Dilema “Pengusahaan” Lahan Pertanian Menyongsong Reforma Agraria

Oleh: Muhammad Subhan, S.H

Prinsip sistem bagi hasil dalam mengusahakan lahan pertanian antara pemilik lahan dan pengelola lahan telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 1960. Namun sering terjadi relasi yang tidak setara antara pemilik lahan dan petani pengolah. Tulisan ini untuk merespon pemberitaan maupa.co dengan judul Masa Tua Petani Tak Bertanah (13/10/2019). Pemberitaan itu membahas Daeng Kulle, seorang petani di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, yang menceritakan pengalamannya.

maupa.coUU No. 2 Tahun 1960 bagian menimbang berbunyi “ agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik”. UU ini adalah salah satu bentuk perjanjian pengusahaan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil atas pengolahan persawahan. Akan tetapi, penulis akan menerangkan kebiasaan sistem bagi hasil masyarakat Sulawesi-Selatan. Sistem itu  dikenal dengan istilah Tesang sawah.

Rahmawati Muin dan Darmawita (2017) menyebutkan bahwa sistem Tesang Sawah terbagi atas tiga bentuk, yaitu;

Bentuk pertama ialah lahan pertanian yang diolah berasal dari  pemilik lahan. Sedangkan, benih (yang akan ditanam) serta pengolahan berasal dari si petani pengolah. Bentuk Kedua ialah lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik lahan. Sedangkan alat, tenaga dan biaya pengolahan berasal dari petani pengolah. Biaya yang dimaksud adalah semua hal yang berhubungan dengan pengolahan, perawatan dan pemeliharaan tanaman. Mengenai benih, akan ditanggung separuh dari petani pengolah dan separuh dari pemilik lahan.

Bentuk Ketiga ialah lahan pertanian yang akan diolah serta benih yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan. Alat dan pengolahan lahan berasal dari petani pengolah. Menurut Rahmawati Muin dan Darmawita (2017), untuk kasus di Desa Datara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, kebanyakan menggunakan bentuk yang kedua.

Menyandingkan uraian bentuk-bentuk Tesang di atas dan pemberitaan maupa.co, Daeng Kulle berada pada bentuk yang pertama. Hal ini karena Daeng Kulle yang menanggung semua bibit, pupuk, dan membayar sewa buruh tani lain. Pemilik lahan hanya menyediakan lahan untuk digarap. Sistem bagi hasilnya ialah 50% untuk pemilik lahan dan 50% lainnya untuk petani pengolah.

Penulis juga pernah menemui bentuk ketiga dari sistem Tesang diatas, yaitu pemilik lahan menanggung semua beban pembiayaan baik benih maupun pupuk. Sementara, petani pengolah bertanggung jawab menggarap dengan alat penggarap yang dimilikinya. Petani pengolah juga bertanggung jawab memelihara padi tersebut sampai musim panen. Hasil panen akan dibagi oleh petani pengolah.

Namun secara kasat mata, sering terjadi relasi yang tidak setara antara pemilik lahan dan petani pengolah. Hal ini diakbatkan oleh status sosial atau posisi sosial yang berbeda. Pemilik lahan biasanya memiliki status sosial menengah ke-atas, sedangkan petani pengolah berada pada status sosial menengah ke-bawah. Perbedaan status sosial  itulah yang menentukan dominasi pengambilan keputusan pada pembagian hasil panen.

Umumnya, ketika padi sudah siap dipanen, pemilik lahan akan diperkenankan untuk memilih padi yang siap dipanen. Untung-ruginya tergantung pada pilihan yang tepat dari pemilik lahan tersebut. Maka hasilnya, kadangkala pemilik lahan yang untung banyak begitupun sebaliknya.

Baca juga: KRISIS AIR DI KELURAHAN LEANG-LEANG, WARGA MINTA SOLUSI PEMERINTAH

Mengutip kembali Undang-Undang Tentang Perjanjian Bagi Hasil No.2 Tahun 1960 tersebut di atas, kita bisa melihat konsideran Undang-Undang tersebut berbunyi: “guna mengatur tentang perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil agar dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik”. Maka hal ini dapat dimaknai bahwa posisi pemilik lahan dan petani pengolah adalah posisi yang seimbang dan mempunyai kedudukan yang  sama dalam membuat kesepakatan.

Bahkan Undang-Undang tersebut pada pasal 8 ayat (1) berbunyi “pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil, dilarang”. Menurut hemat penulis, karena yang diperjanjikan adalah hasil panen, maka sifat perjanjian tidak menentu sampai padi telah dipanen. Artinya tak boleh ada perjanjian atau memberi sesuatu jaminan berhasil tidaknya hasil panen kepada pemilik lahan, baik memberikan uang maupun benda tertentu. Satu-satunya perjanjian sebelum memulai aktivitas pertanian adalah pembagian keuntungan atas bagi hasil terhadap hasil panen.

Bahkan sistem pembayaran dalam bentuk Ijon (membeli hasil tanaman dimana hasil tanaman tersebut  belum dipetik) itu dilarang. Dilansir dari www.defenisimenurutparaahli.com, “pengijon adalah sistem memperoleh keuntungan sebanyak banyaknya dengan memanfaatkan masyarakat yang kepepet karena kebutuhan sehari-hari.  Namun dalam pengertian para ahli, bahwa Definisi Pengijon diatas, adalah orang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya dengan memanfaatkan masyarakat kecil yang kepepet kebutuhan sehari-hari. Maka, biasa disebut pula dengan kata lain Tengkulak”.

Daeng Kulle mungkin satu di antara banyak petani yang mengalami hal serupa. Hal ini disebabkan posisi dalam perjanjian sistem Tesang kadangkala tidak setara karena faktor status sosial. Hal ini bertentangan dengan spirit Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 10, “setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya mengerjakan atau mengusahakanya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”.

Padahal kalau kita cermati, posisi si pemilik lahan sebenarnya sama sekali tak memiliki kemampuan untuk mengusahakan sendiri tanahnya dengan mengolah langsung. Pemilik lahan tak punya kesempatan sama sekali mengolah lahan sendiri dan rata-rata pemilik lahan bukan pekerja  murni sebagai tani (buruh tani). Maka pemilik lahan memerlukan seseorang untuk menghidupkan tanahnya sendiri sebagai lahan yang perlu ditanami. Artinya baik pemilik lahan maupun petani pengolah saling tergantung satu sama lain. Sehingga, seharusnya kedua belah pihak punya posisi tawar yang seimbang dalam membuat perjanjian.

Baca juga : PERTANIAN “ORGANIK”, PERTANIAN MASA DEPAN

Problemnya saat ini bukan cuma itu, namun juga terdapat monopoli atas upaya pengusahaan tanah pertanian. Monopoli itu berupa status hak kepemilikan tanah. Hal ini memungkinkan pemilik lahan untuk mengalihkan pengerjaan lahan miliknya kepada orang lain, jika seorang petani tidak memuaskan dalam hal bekerja. Selain itu, pemilik lahan juga dapat menjual dan atau melakukan alih fungsi lahan sekehendak pemilik atas lahan miliknya. Maka yang terjadi kedepan lahan pertanian makin berkurang dan akan ada orang kehilangan pekerjaan sebagai petani, serta kehilangan keahlian bertani bagi petani.

Editor: Ilham Alfais

Follow us

maupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *