Hakikat Kekuasaan: Lingkaran Oligarki di Atas Kedaulatan Hukum

Penulis: Darnas Darwin

Gambar dari sutrisnobudiharto.net

Saya ingin menggunakan kata tak lazim untuk “penikmat oligarki” ini. Sebagai orang yang licin (oli) dan garing (gar), hal ini dapat dilihat pada praktek-praktek oligarki hari-hari ini. Mereka selalu menggunakan kekuasaan secara licin dan melempar isu-isu secara ‘garing’.

maupa.coAda bermacam-macam defenisi daulat secara terminologi, dalam konteks Negara. Kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan pemerintahan dalam suatu Negara, namun demikian daulat yang berarti bahagia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dau-lat (1). Kebahagiaan (yang ada pada raja) (2).Tulah. “Tuanku ya, tuanku”(arti sebenarnya bahagialah tuanku). Kedaulatan merupakan terminologi yang tidak bisa diabaikan dalam konteks Negara. Sebab munculnya Negara sebagai istilah lain “kebebasan” merupakan bentuk meta dari keinginan untuk mewujudkan kebahagiaan individu-individu. Kekuasaan merupakan meta dari keinginan tersebut.

Kekuasaan pada prinsipnya tidak dimaksudkan untuk mengekang, melainkan untuk mewakili kebebasan individu yang tidak bisa dilakukan oleh individu-individu itu mewakili dirinya masing – masing. Maka ditunjuklah satu orang untuk mewakili kebebasan-kebebasan itu. Orang yang ditunjuk itu berkuasa atas penunjuknya. “Kekuasaan” yang dimilikinya bukan berarti berhak melakukan sekehendaknya. Ia mewakili kebebasan yang dipercayakan padanya untuk didistribusikan kepada individu-individu pemilik kebebasan tersebut. Hal itu agar kebebasan tersebut tidak saling silang atau berbenturan antara satu kebebasan dengan kebebasan lainnya. Maka dari itu “penguasa” bebas mengaturnya, berdasarkan prinsip proporsional dan prinsip prioritas. Artinya kebebasan mana yang dibutuhkan mendesak serta berapa banyak kebebasan yang dibutuhkan.

Peran Penting Cendikiawan

Kekuasaan (dalam Negara) harus diduduki oleh segelintir orang yang unggul atau lebih pintar. Demikianlah diskursus Plato yang sampai hari ini dianggap bertentangan dengan demokrasi yang di era modern “diperTuhankan”.

Pemikiran klasik ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia di mana setiap orang berhak untuk berkuasa. Ada suatu (bukan satu) hal dilupakan bahwa hak itu ada, ketika syaratnya terpenuhi. Untuk suatu kuasa manusia itu memiliki sesuatu yang lebih dibanding manusia-manusia lainnya. Kalau sama tidak ada yang kurang dan lebih, maka kuasa tidak akan mungkin terwujud. Hal ini salah satu kesalahan dari demokrasi praktis,

Nasionalisme
Nasionalisme Foto dari Imran Herman

Sebenarnya demokrasi itu bagus dari sisi memberikan motivasi, tapi dalam prakteknya yang lahir manusia –manusia rakus. Plato dalam pemikiran idealnya tentang kekuasaan menitik beratkan pada keunggulan dan kepandaian pada bidang manusia-manusia yang ingin dikuasai. Lebih tepatnya memiliki pengetahuan tentang apa yang dikuasainya. Dalam Islam banyak sekali pesan-pesan yang sama dengan Plato, misalnya jangan menjadi imam jika tak paham, jangan beribadah jika tak paham (mabuk), jika tak paham lebih baik diam, dan masih banyak lagi.

Baca jugaMULTATULI, POLITIK ETIS DAN SUMPAH PEMUDA

Keunggulan dalam kuasa adalah keunggulan pengetahuan akan hal yang akan dijalankan atau dikerjakan. Bukan terhadap pengetahuan segala hal yang berdampak pada ketidakpahaman sama sekali dan melahirkan kekacauan dalam pelaksanaannya. Juga bukan pengetahuan yang diukur dari banyaknya “akademi” yang diikuti (dalam istilah sekarang sekarang semacam title gelar akademik).

Seorang Negarawan (pemikir dibidang politik) Amerika Serikat, bernama Robert Dahl (1957) merealialisasikan pemikiran Plato yang memaparkan idenya mengenai kekuasaan (power). Kekuasaan seseorang memiliki kaidah, “A has power over B to the extent that he can get B to do something that B would not otherwise do”. Artinya si A berkuasa terhadap si B, mana kala si A dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh si B. kita dapat membaca resonansi keunggulan pada pemikiran itu.

Dahl juga memberikan syarat kedua bahwa “to involve a successful attempt by A to get a to do something he would not otherwise do”, artinya agar si A dikatakan berkuasa, harus berusaha mewujudkan apa yang tidak bisa dilakukan oleh si B. Sehingga si B bisa merasakan langsung sesuatu yang dia inginkan namun tak dapat ia lakukan. Keunggulan orang yang berkuasa dapat dievaluasi langsung melalui hasil yang diperolehnya. Singkatnya potensial power harus dapat menjadi actual power untuk dikatakan ada kekuasaan pada seseorang.

Kekuasaan Berwajah Dua

Menurut Dahl (1961) pada konteks memilih kuasa yang memiliki potensial power, setiap partisipan yang usulannya paling banyak diadopsi menjadi keputusan melebihi partisipan lainnya, maka ia dapat dikatakan sebagai orang yang paling berpengaruh atau paling berkuasa.

Teori Dahl ini kemudian dikembangkan oleh Polsby (1963). Menurut Polsby “dalam pendekatan pluralis, suatu usaha harus mempelajari hasil khusus untuk menentukan siapa yang sebenarnya menang dalam pengambilan keputusan masyarakat”. Pendapat ini menunjukkan demokrasi mulai mendapat tempat, karena kontennya bukan lagi tentang keunggulan individu tapi penilaian orang-orang tentang keunggulan individu itu.

Gambar dari Nusantara.news

Konsep kekuasaan yang menarik disampaikan juga Bachrach dan Baratz (1970). Keduanya mengartikan kekuasaan lebih luas, bahwa kekuasaan tidak hanya mereka yang mengambil kebijkan tetapi mereka juga yang menghambat dan menimbulkan konflik atas kebijakan-kebijakan tersbut. Hal ini memuncul istilah oposisi dalam perjalanan politik dewasa ini.

Kekuasaan dua wajah seperti konsep Bachrach dan Baratz tersebut di atas, maka kekuasaan sebagai meta-meta kedaulatan,  sejatinya plato  (klasik) dan Dahl (moderen), memunculkan kedaulalatan baru dalam Negara yang disebut kedaulatan hokum. Kedaulatan hukum ini hanya istilah simbolik. Istilah ini untuk menegaskan bahwa sebelum berkuasa penguasa harus menetapkan aturan main (hukum), kalau dalam tradisi lama Prancis aturan main penguasa tidak berlaku terhadap dirinya.

Maka dari itu ada istilah  hukum “hakim corong undang-undang”, karena hakim sebagai bawahan kekuasaan harus mengatakan apa yang dikatakan oleh penguasa dalam undang-undang. Sehingga mustahil untuk menghukum penguasa tertinggi, sebab tak disebut dalam undang-undang. Prinsipnya tak ada tupai menggali lubang untuk dirinya sendiri. Demikian juga dalam tradisi Inggris muncul istilah “King can do not wrong”.

Terjebak Dalam Pusaran.

Sudargo Gautama (1983), dalam kata-katanya “… dalam suatu Negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa dan tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan Negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai rule of law”. Negara yang dimaksud adalah individu yang diberi kekuasaan yang tidak lepas dari kepentingan personal, yang secara natural memiliki nafsu melebihi kekuasaannya.

Aristoteles dalam Bagir Manan (2013) menyatakan “yang memerintah Negara bukanlah manusia melainkan, “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kewajiban bagi setiap penyelenggara Negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (subject to the law). Konsep-konsep inilah yang membanguun istilah populer kedaulatan hukum.

Baca JugaKRISIS AIR DI KELURAHAN LEANG-LEANG, WARGA MINTA SOLUSI PEMERINTAH

Kalau dipahami kedaulatan seperti tersebut di atas, dan oligarki, lantas apa persoalannya?, persoalannya adalah oligarki tidak dijalankan seperti pada konsepnya dan kedaulatan hukum tunduk pada kepentingan praktis oligarki. Saya ingin menggunakan kata tak lazim untuk “penikmat oligarki” ini. Sebagai orang yang licin (oli) dan garing (gar), hal ini dapat dilihat pada praktek-praktek oligarki hari-hari ini. Mereka selalu menggunakan kekuasaan secara licin dan melempar isu-isu secara ‘garing’. Semisal Rancangan Undang-undang (RUU) yang menuai penolakan, hal itu terjadi karena konten undang-undang yang diperkenalkan sangat rapuh (garing).

Foto dari Republika.co.id

Berbagai kebijakan juga sama rapunya. Misalnya melenyapkan keadilan, kebijakan BPJS, kebijakan BBM, kebijakan ‘Listik’, dan lain-lain kebijakan. Hal itu  dimanfaatkan oleh segelintir kaum licin ini untuk memperbesar kekuasaannya dan melahap keadilan yang diperuntukan sebagai sandaran masyarakat miskin misalanya.

Kedaulatan Dibawah Kaki Oligarki

‘Sujudnya’ kedaulatan di bawah kedaulatan kekuasaan, untuk konteks Indonesia, diawali dengan pembesaran kekuasaan oleh segelintir orang. Salah satu jalurnya melalui jalur konstitusional. Istilah yang lebih keren lagi, “prerogatif”. Konflik dalam Negara terjadi salah satu sebabnya karena ini. Kelompok berlomba dan bersaing memenangkan orang yang dianggap kompeten dan menurut (mengikut). Kalau dimasa-masa tardahulu dipilih orang yang mau mengikut. Kegunaanya membangun kekuasaan kemudian memperbesarnya.

Lalu, apa fungsinya?. Tentu secara politik, jalan ini memuluskan perjalanan menemukan harta karun yang terpendam di tengah masyarakat. Mereka sisa menggalinya melalui kebijakan. Kalau sudah tradisi oligarki dalam pengertian sekarang ini, maka suatu keniscayaan untuk menggunakan politik untuk memperoleh kekayaan, melalui sarana kekuasaan. Mengapa demikian?.

John Locke (1689) pernah mengatakan “hak prerogatif adalah kekuasaan tanpa memastikan ketentuan hukum, kadang-kadang bahkan melawan hukum menurut keputusan sendiri untuk kebaikan publik”. Kebaikan publik sekarang tidak dimaknai sebagai keseluruhan masyarakat, melainkan sebagian masyarakat saja atau hanya pengikut saja. Apalagi munculnya pandangan kekuasaan dua wajah tersebut diatas, konflik kepentingan tidak akan berhenti dari masing-masing pihak.

Foto dari inanesia.com

Akibatnya masyarakat yang harusnya menikmati rasa keadilan, justru menjadi korban yang yang berada di tengah-tengah konflik. Tidak ada jalan keluar. Akhirnya muncul konflik baru, dalam bahasa politiknya konflik local. Padahal konflik itu terjadi bukan karena zonanya tetapi karena keadaannya. Kita tidak akan bisa menemukan syurga “ kedaulatan hukum” dibawah telapak kaki oligarki, prerogatif hanya omong kosong kekuasaan feodal. Hal itu secara terang-terangan kita tentang, tetepi secara diam-diam kita menginginkannya.

Catatan beberapa istilah:

***Prerogatif menurut KBBI adalah hak istimewa yang dipunyai oleh kepala Negara mengenai hukum dan Undang-undang diluar kekuasaan badan-badan perwakilan.

*** Oligarki menurut KBBI adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.

Editor   : Muhammad Subhan dan Ilham Alfais

Follow us

maupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *