Ironi Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar

Ironi Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar

maupa.co – Pembangunan kota setiap tahun semakin meningkat, berbanding lurus dengan kebutuhan akan ruang. Minimnya ketersediaan ruang kemudian mendasari pembukaan dan pengalihfungsiaan lahan kota. Disisi lain, percepatan pembangunan dan kepadatan penduduk harus seimbang dengan kualitas lingkungan hidup. Untuk menjaga keseimbangan ekologi guna menghindari permasalahan lingkungan dikemudian hari, maka harus diseimbangkan dengan ketersediaan ruang hijau di kawasan perkotaan. Ini juga untuk menjaga ekosistem mahluk hidup lainnya yang memiliki hak yang sama akan hidup.

Dalam UU No. 26 tahun 2017, Ruang terbuka hijau diartikan sebagai area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH berfungsi sebagai penyeimbang dari permasalahan yang terjadi di kota, terutama berkaitan dengan lingkungan. Kerusakan ekosistem baik darat maupun laut, bencana ekologi seperti banjir, kebakaran hutan, angin tornado dan lain sebagainya serta rendahnya kualitas udara bersih merupakan sekian dari permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh masyarakat kota.

Ketersediaan RTH di kota Makassar sendiri menurut keterangan pemerintah kota telah tersedia sebesar 13% dari jumlah minimal sebesar 30% ruang terbuka hijau perdaerah yang diatur dalam peraturan. Pembagian dari total wilayah RTH dibagi dari 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Jumlah tersebut tentu jauh dari standar minimum kota sehat.

Hal ini menuai kritikan dari berbagai elemen masyarakat, tak luput pula aktivis pegiat lingkungan. Muhammad Badai Anugerah selaku perwakilan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulsel berkomentar terkait pengelolaan RTH di Kota Makassar. “Didalam amanat undang-undang, minimal tiap kota dan kabupaten di Indonesia itu mempunyai 30% ruang terbuka hijau. Namun di Makassar sendiri dengan penduduk terbanyak di Sulawesi Selatan hanya mempunyai ruang terbuka hijau 7% dan itu menunjukkan bahwa Makassar itu tidak ramah lingkungan. Pemerintah Kota Makassar mengklaim bahwa pohon-pohon di depan kantor pemerintahan, dikanal dan ditepi jalan adalah RTH, padahal nyatanya RTH itu adalah taman yang besar, luas dan banyak pohon rimbun di dalamnya. Harusnya Makassar mempunyai RTH, misalnya Centre Point of Indonesia dijadikan RTH dan ruang publik untuk masyarakat Kota Makassar”, tegas pegiat lingkungan ini.

Rendahnya ketersediaan RTH ditengah kepadatan penuh sesak Kota akan berdampak pada aspek sosial dan lingkungan. RTH sebagai ruang publik yang menekankan pada keseimbangan ekologis menjadi ruang pertemuan dan komunikasi yang kegunaannya untuk individu maupun kelompok masyarakat secara umum. Tingkat intensitas interaksi masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan ruang. Selain itu, ruang publik menjadi sarana pendiskusian masalah yang terjadi dengan didukung oleh suasana yang kondusif.

Dalam kacamata lingkungan, minimnya ketersediaan RTH di Kota dapat berpengaruh pada keseimbangan ekologi. Munculnya bencana ekologi yang disebabkan oleh tangan manusia seperti banjir, kerusakan ekosistem, pencemaran perairan, penurunan kualitas udara dan lain sebagainya adalah momok dari pola pembangunan. Pembangunan di kota adalah bentuk pengalihfungsian ruang yang berubah fungsi dikarenakan keterbatasan ruang. Dilema yang muncul adalah penimbunan ruang terbuka hijau tanpa diseimbangi dengan alternatif ruang hijau lainnya.

Pembangunan tol layang dapat dijadikan contoh kasus. Data yang didapatkan dari KPA Sulsel, pembangunan Tol Layang Pettarani memakan tumbal 922 pohon disepanjang sabuk/jalur hijau Pettarani. Hal ini kemudian berdampak pada gersangnya ruas jalan yang dilewati dan rendahnya kualitas udara di Kota Makassar. Belum lagi resiko bencana lainnya seperti banjir dan kurangnya ekosistem tumbuhan.

Dalam Perwali No.69 tahun 2016, penggantian penebangan pohon pada RTH untuk kepentingan publik berkisar 1:10, atau setiap satu pohon yang ditebang harus diganti dengan 10 pohon pada lahan yang telah disepakati dengan pemerintah, untuk pohon yang berdiameter 10cm. Sementara itu, pihak pengembang berjanji akan mengganti 6000 pohon setelah pembangunan tol tersebut. Ganti rugi 6000 pohon yang ditebang dari total 922 pohon berarti mengganti 65% dari standar yang ditetapkan, yaitu 1 pohon diganti dengan 10 pohon.

Dikutip dari Liputan6, Anwar Toha selaku ketua BMN sebagai pemegang tender proyek menjelaskan “Kompensasi dari aturan itu kan 1:5. Di mana satu pohon yang kita tebang akan digantikan dengan lima pohon baru untuk penghijauan dan itulah kompensasinya,” katanya.

Dalam pembangunan fasilitas publik, hendaknya memperhatikan kebutuhan publik dengan mengacu pada pola pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut Badai menuturkan “Idealnya pembangunan yang ramah lingkungan itu membangun infrastruktur, pertama itu harus melibatkan masyarakat; kedua pembangunan yang ramah lingkungan itu adalah pembangunan yang berkelanjutan, tidak merusak dan membahayakan masyarakat kedepannya karena adanya pembangunan tersebut/’ ujar Kepala Departemen Penguatan Organisasi Rakyat KPA Sulsel.

Pembangunan berkelanjutan merunut amanat KTT PBB di tahun 2005, mencakup tiga dimensi kebijakan yaitu pembangunan sosial, pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Sederhananya kelestarian lingkungan harus tetap terjaga disaat pembangunan fisik tengah berjalan. Salah satunya dengan menyediakan ruang hijau sebagai peneyimbang ekosistem dan pencegahan bencana ekologis. Untuk mengatasi permasalahan keterbatasan ruang hijau karena kepadatan kota, maka dapat digunakan beberapa alternatif lain seperti Eco-office, urban farming dan tentunya penyediaan lahan terbuka hijau di sela bangunan tersebut.

  • Laporan: Azwar Radhif
Follow us

maupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *