Kasus KDRT di Makassar Meningkat Selama Masa Pandemi

Masa pandemi tidak menurunkan kekerasan dalam rumah tangga. Foto: Unsplash.com
Masa pandemi tidak menurunkan kekerasan dalam rumah tangga. Foto: Unsplash.com

Keluarga merupakan unit lembaga terkecil di masyarakat yang berperan besar bagi kehidupan manusia. Indikator keseimbangan masyarakat dapat dilihat dari keharmonisan keluarga yang berada di lingkungan daerah tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan baik dari pemerintah maupun komunitas untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Namun, kasus kekerasan rumah tangga masih menjadi batu sandungan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Maupa.co – Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kian menjadi masalah besar dalam kehidupan masyarakat Makassar. Kasus demi kasus yang terjadi belum menunjukkan adanya perubahan positif. Kondisi ini diperparah dengan badai pandemi covid-19 sejak awal tahun hingga hari ini yang turut serta mengguncang keharmonisan keluarga.

Di Makassar sendiri, dari data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar menunjukkan terjadi 45 kasus KDRT sepanjang Januari hingga Juli 2020. 45 Kasus ini diantaranya 43 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 2 kasus kekerasan anak.

Jumlah ini cukup besar mengingat dalam jangka waktu 6 bulan telah terjadi 45 kasus KDRT. Dua Kecamatan yang menjadi zona merah dari kasus KDRT adalah Kecamatan Rappocini dengan 5 kasus dan Kecamatan Manggala dengan 4 kasus.

Sementara pada 2019 lalu, data dari LBH APIK Makassar, telah terjadi 60 kasus KDRT yang melibatkan perempuan sebagai korban kekerasan. Tren kekerasan rumah tangga yang berkembang pada masa pandemi ini dipicu persoalan ekonomi keluarga yang terhambat, sehingga menjadikan perempuan dan anak sebagai pelampiasan.

Makmur, Ketua Tim Reaksi Cepat P2TP2A Kota Makassar. Foto: Azwar Radhif/maupa.co
Makmur, Ketua Tim Reaksi Cepat P2TP2A Kota Makassar. Foto: Azwar Radhif/maupa.co

Makmur selaku Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) P2TP2A Kota Makassar menjelaskan,“ pada masa Pandemi ini banyak anggapan bahwa kurang kasus kekerasan karena orang tidak keluar rumah. Padahal pada masa Pandemi ini banyak orang yang di PHK, banyak yang dirumahkan termasuk juga anggaran banyak dialihkan ke penanganan covid. Nah ini yang menjadi problem sebenarnya adalah orang kebanyakan tinggal di rumah,” ujarnya.

Persoalan utamanya menurut Makmur adalah terhambatnya aktivitas ekonomi yang berdampak pada pemasukan keluarga. Banyaknya kasus PHK yang terjadi dan mengenai tulang punggung keluarga diperparah dengan besarnya kebutuhan hidup menjadi persoalan utama. Kondisi ini menjadi pemicu dari keributan dan dapat berujung pada tindakan kekerasan dalam keluarga.

“Masalahnya banyak tuntutan dari anak begitu juga ibu rumah tangga dan sebagai kepala rumah tangga tidak bekerja, maka proses tidak saling mengerti ini terjadilah KDRT”, tambah Makmur. 

Selain itu, kasus KDRT juga disebabkan beban kerja ganda perempuan yang cukup berat sehingga memungkinkan terjadinya pertengkaran. Terhambatnya aktivitas ekonomi keluarga dan beban emosional akibat pekerjaan domestik menjadi pemicu KDRT.

Muthmainnah Bahri, salah seorang penggerak di Komunitas Seruan Perempuan menjelaskan, “Pandemi mengakibatkan banyak tekanan. Dalam kondisi relasi gender yang timpang, perempuan harus mengambil banyak peran sebagai ibu yang harus menemani anaknya belajar dan juga harus mengurus rumah tangga sehingga terjadi kelelahan fisik yang memicu pertengkaran dan bisa mengakibatkan terjadinya kekerasan,” ujarnya.

Muthmainnah Bahri, Penggerak di Komunitas Seruan Perempuan. Foto: Dok. Pribadi Muthmainnah Bahri
Muthmainnah Bahri, Penggerak di Komunitas Seruan Perempuan. Foto: Dok. Pribadi Muthmainnah Bahri

Faktor lainnya adalah stigma masyarakat yang melihat perempuan dewasa yang telah menikah harus mampu mengelola persoalan domestik rumah tangganya dengan baik. Apabila perempuan tak mampu mengurusi domestiknya maka dapat berujung pada kekerasan kepada perempuan.

“Ketika perempuan tidak bisa memenuhi kebutuhan domestik keluarga dengan baik maka biasanya dianggap tidak menjadi istri yang baik dan memicu kekekerasan,” tambahnya.

Kasus KDRT menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Meski begitu, P2TP2A selaku lembaga pemerintah yang mengurusi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki pekerjaan ekstra untuk meminimalisir terjadinya kasus-kasus ini kedepannya.

“Capaian penurunan angka kekerasan dan anak itu bisa kita capai di tahun 2021 akan kita raih berasama dan pelan-pelan nantinya akan mencapai titik yang wajar untuk kasus kekerasan dan anak,” ujar Makmur.

Editor: Muhammad Fauzy Ramadhan

Follow us
Azwar Radhif

Azwar Radhif

Menulis untuk Cinta dan Keabadian

One thought on “Kasus KDRT di Makassar Meningkat Selama Masa Pandemi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *