Kebijakan Kampus Merdeka, “Merdeka yang Sebenarnya”

Penulis: Kiki Susanti

Nadiem Makarim dan kampus merdeka. Foto by Pontianakpost
Nadiem Makarim dan kampus merdeka. Foto by Pontianakpost

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Republik Indonesia, Nadiem Makarim menjadi angin segar dunia pendidikan. Mulai dari kebebasan otoritas PTN hingga hak mahasiswa mengambil SKS selama 3 semester diluar program studinya.

Maupa.co – Dunia Perguruan Tinggi merupakan wadah untuk mencetak para Intelektual. Mahasiswa dididik menjadi poros berkembangnya pengetahuan dan kemajuan bangsa. Seluruh harapan bangsa akan bertumpu pada mahasiswa dan seluruh civitas akademik. Berbagai upaya yang telah dilakukan demi meningkatkan kualitas perguruan tinggi.

Pada tahun 2019 lalu, Programme for International Student Assessment (PISA) merilis taraf kemampuan pelajar dan menempatkan Indonesia di peringkat ke-72 dari 77 negara. Tujuan dari PISA adalah untuk menilai kualitas pendidikan di berbagai belahan dunia. Dengan demikian, kualitas pendidikan Indonesia sangat buruk.

Menteri Pendidikan Nadiem Makarim telah meluncurkan program baru. Dilansir oleh kemdikbud.go.id [eks] bos Gojek ini memperkenalkan program “Kampus Merdeka”, setelah sebelumnya meluncurkan program “Merdeka Belajar”.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, universitas dapat memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar di luar program studi (prodi) bagi mahasiswa program sarjana atau program terapan, kecuali prodi bidang pendidikan dan kesehatan. Dari delapan semester, perguruan tinggi memberikan hak tiga semester bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi (prodi) yang sedang ditempuh. Di pasal 15 dikatakan bahwa pembelajaran di luar prodi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen, dan setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan oleh perguruan tinggi.

Kebijakan Kampus Merdeka yang selanjutnya adalah program re-akreditasi yang bersifat otomatis. Kemudian  kebijakan berikutnya ialah kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Dan Kebijakan Kampus Merdeka yang terakhir ialah otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru.

Kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) terkait pendidikan tinggi tidak semua dapat diterima baik kalangan mahasiswa maupun dosen. Seperti menurut salah satu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, dipandangnya gagasan kampus merdeka bukan hal yang baru karena definisi merdeka hanya terbatas kepada orde baru. Menurutnya kebijakan kampus merdeka terdapat sisi  positif tetapi bisa menjadi masalah kalau tidak memperhatikan kesiapan guru-guru baik sekolah dan seterusnya.

“Jadi banyak hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, bagus idenya guru diberikan kebebasan untuk membuat RPP nya, tetapi apakah guru-guru bisa membuat sekreatif yang diinginkan?  Kalau kampus merdeka misalnya pembukaan prodi baru, bisa belajar 3 semester di tempat lain, kemudian untuk BH, nah itu sebenarnya tidak terlalu fundamental. Tetapi, apakah orang-orang yang menjalani betul-betul merdeka? Merdeka dari rasa takut, merdeka dari tidak takut untuk mengkritik, nah itukan harus di siapkan dan apakah dosen-dosen siap untuk itu,” ucap Syamsu Alam, S.Si.,M.Si.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa yang perlu diperhatikan ketika menggunakan hakikat belajar istilah UNESCO ada 4. Yang pertama Learning To Now untuk mengetahuinya, kemudian Learning To Do, lalu Learning To Live dan yang terakhir Learning To Be. Dilevel mana ini semuanya? Nah mahasiswa itu harus di arahkan. Yang kedua kemudian apakah setiap dosen itu bisa mentransfer pengetahuan sampai ke level misalnya critical thingking bukan sekedar saja To Now. Itu membutuhkan keterampilan yang sangat tinggi.

Kebijakan kampus merdeka menurutnya beberapa hal yang bisa diterima, beberapa hal yang masih membutuhkan kritikan.

“Kebebasan membuat RPP secara kreatif, jadi kalau misalnya RPP yang tujuannya ada, prosesnya ada, assessment nya ada, itu sangat bagus. Jadi tidak perlu lagi harus kaku sampai berapa halaman itu sangat bagus. Tapi persoalannya adalah apakah gurunya atau dosennya siap untuk itu. Kemudian misalnya yang saya kritisi adalah kemudahan untuk menjadi BHMN kampus, harus di perhatikan bahwa untuk menjadi BH itu berat.  Jadi kalau ditanya apakah sepakat? Beberapa hal saya sepakat, beberapa hal saya butuh pertimbangan,” ungkapnya.

Sedangkan salah satu mahasiswa saat diwawancarai di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar terkait kampus merdeka, mengatakan beberapa hal yang dapat diterima dan beberapa hal yang masih menjadi kekhawatiran. Persoalan yang menyangkut kepada mahasiswa seperti meningkatkan skill mahasiswa dengan menjalani pembelajaran 3 semester diluar program studi yang di tempu menurutnya sangat positif.

“Untuk meningkatkan skill mahasiswa harus memang mencari diluar dari jurusan yang sesuai dengan minat kita. Jadi kita tidak tertumpu hanya kepada jurusan yang kita pilih yang sebenarnya jurusan yang kita pilih terpaksa kita ambil. Itu yang menjadi positifnya,” ungkap mahasiswa ekonomi dengan sapaannya bernama yayat

Lanjutnya, kemudian yang menjadi kekhawatiran adanya prodi baru yang belum layak dibuat, tapi memaksakan diri supaya bisa dikatakan kampus itu bagus lengkap jurusan yang ada, padahal kemampuan yang mereka miliki tidak seperti yang diharapkan.

Baca juga: Penetrasi Dubes India di Unismuh Makassar, Isyarat PTLN?

“Kalau sudah ada jurusannya dan belum ada pengajar yang paten atau memang ahli dibidangnya itukan susah, jadi kaya ilmunya tidak dapat di terima secara baik” pungkasnya

Masih ingatkah anda dengan film 3 idiots?. Film yang yang disutradai oleh Vidhu Vinod Chopra itu sangatlah inspiratif, mengandung pesan dan makna kehidupan. Film 3 idiot berusaha membuka cakrawala pendidikan dengan menggambarkan kekhawatiran mahasiswa selama masa perkuliahan. Seorang pemuda bernama Ranchoddas Shamaldas yang berusaha menyampaikan pendapatnya bahwa dunia pendidikan haruslah merdeka, mulai dari tenaga pengajar hingga mahasiswa yang takut akan di keluarkan dari kampusnya. Ranchoddas Shamaldas membuktikan bahwa ijazah atau nilai bukanlah hal yang paling penting, tetapi sejauh mana kita dapat bermanfaat bagi kehidupan orang lain. 

Syamsu Alam, selaku tenaga pengajar memberikan pesan bagi mahasiswa yang nantinya mengalami kebijakan menteri pendidikan yang baru yang dikenal dengan istilah kampus merdeka ada 3 hal.

“Pertama mahasiswa harus merdeka dari rasa takut. takut bertanya, takut belajar apa saja, takut mengeluarkan gagasan apa saja itu harus dihilangkan. Dan merdeka dari rasa takut tidak lulus,”

“Yang kedua mahasiswa juga harus mengubah mindset bukan lagi jamannya dosen adalah satu-satunya sumber pengetahuan Anda bisa belajar dari youtube, belajar dari ebook online, belajar dari grup-grup, itu yang harus dibudayakan,”

“Untuk mahasiswa yang terakhir adalah bagaimana supaya mahasiswa menjadi studi center learning atau mahasiswa sebagai pusat dari proses belajar mengajar”.

Tentunya kita berharap pada kebijakan yang akan dijalankan memberikan banyak manfaat dan tentunya dapat mengubah birokrasi pendidikan Indonesia menjadi lebih baik.

Follow us

maupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *