Kongres Advokat Indonesia Kecam Tindakan Represif Aparat Kepolisian

Penulis: Azwar Radhif
Editor: Muhammad Fauzy

Pengacara KAI I Gusti Putu Adi Kusuma Jaya Bali ditangkap oleh aparat ditengah pandemi virus corona. Foto by Gelora News
Pengacara KAI I Gusti Putu Adi Kusuma Jaya Bali ditangkap oleh aparat ditengah pandemi virus corona. Foto by Gelora News

Maupa.co – Ditengah merebaknya wabah virus corona, masyarakat dituntut untuk membatasi aktivitasnya diluar rumah, terutama ketika tergabung dengan kerumunan masyarakat lain. Potensiya dirasa cukup besar untuk menyandang status positif covid-19. Melalui himbauan masing-masing kepala daerah, masyarakat dituntut untuk melakukan physical distancing dengan orang lain didekatnya.

Namun siapa sangka, hal ini justru merugikan salah satu advokat dari Kabupaten Buleleng, Bali yang harus merasakan borgolan dari aparat kepolisian di pergelangan tangan dan kakinya. Pria bernama lengap I Gusti Putu Adi Kusuma Jaya baru saja mengalami suasana duka. Pasalnya orangtua beliau baru saja meninggal dunia, sehingga mengharuskannya untuk membeli perlengkapan ritual keagamaan.

Ketika hendak membeli barang tersebut, penutupan ruas jalan di sekitar kediamannya menghalanginya sehingga dirinya merasa dirugikan. Bermula dari Himbauan pemerintah daerah selepas ibadah Nyepi yang menginformasikan kepada warga untuk tidak keluar rumah, untuk menghindari penyebaran virus Covid-19. Namun himbauan ini justru digunakan oleh aparat setempat untuk melarang segala aktivitas yang dilakukan warga.

Merasa jengkel dengan penutupan jalan tersebut, advokat Adi kemudian melancarkan kritikannya. Melalui akun media sosial Facebooknya, dirinya melakukan siaran langsung dengan niat mengajak berdiskusi masyarakat yang dapat berinteraksi dengannya di dunia maya. Sekaligus juga mengkritisi tindakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat yang harusnya keluar rumah.

 Nahas, kritikannya dianggap sebagai ujaran kebencian oleh tim cyber Polres Buleleng Bali, sehingga harus menjemput paksa beliau. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Komisaris Besar Polisi Andi Fairan, menjelaskan “dia mendiskreditkan pemerintah, bahwasanya pemerintah tidak becus. Bahkan keluar perkataan a*u dan an**ng kepada pemerintah,” ungkap Kombes Andi yang dikutip dari vivanews.

Adi dijerat dengan pasal 28 ayat (2) UU ITE, tentang menyebarkan ujaran kebencian kepada kelompok tertentu, junto pasal 45 A ayat (2) dan/atau pasal 207 KUHP tentang Penghinaan Terhadap Penguasa dengan ancaman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Kecaman dari Pihak KAI

UU ITE hingga kini menjadi momok bagi para kritikus, ketika menyampaikan sesuatu kepada publik. Salah sedikit, bisa dianggap menghina dan menyebarkan hate speech. Alih-alih untuk mengamankan jagat dunia digital dari ujaran kebencian, pemerintah dinilai terlalu mengekang kebebasan berekspresi.

Kritikan itu dilontarkan oleh Kongres Advokat Indonesia, melalui pernyataan sikap yang dirilis pada 31 Maret 2020. Menurutnya, penyampaian pendapat dimuka umum adalah hak seluruh warga negara yang dijamin dalam UUD 1945.

Lebih lanjut seperti yang tertuang di surat tersebut, “Kebebasan berekspresi seorang Advokat juga dijamin dalam Basic Principles on the Role of Lawyers yang telah diadopsi oleh the Eight United Nations Congress On The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990),” disalin dari penyataan sikap KAI.

Namun disamping itu semua, KAI nampaknya sangat mengecam perlakuan aparat kepada Advokat Adi, yang tangan dan kakinya diborgol aparat Kepolisian Resor Buleleng Bali. Tindakan pemborgolan yang dilakukan oleh aparat dinilai sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia, yang disebutnya sebagai tindakan yang sangat brutal, arogan dan sangat-sangat tidak manusiawi.

Kecaman ini juga dipertegas oleh Ibrahim Massidenreng, selaku Sekertaris Umum DPP KAI, menurutnya “Segala  tindakan  polisi  harus  menghormati prinsip-prinsip  hukum, sewajarnya,  tidak diskriminasi, pro-porsional dan kemanusiaan. Bahwa penangkapan seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana tetap harus dilandasi dengan penghormatan atas hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang, olehnya itu tindakan yang dilakukan oleh oknum Polres Buleleng yang merantai tangan dan kaki lalu mempublish di media adalah tindakan yang bermaksud merendahkan martabat dan HAM, tegasnya.

Selain itu, tindakan represif ini juga dianggap bertentangan dengan peraturan kepolisian, “tindakan ini juga bertentangan dengan Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,” tambahnya.

Atas kasus ini, KAI mengecam dan mendesak kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas, serta memberikan sanksi kepada pelaku represif dari pihak aparat kepolisian Buleleng. “Kami berharap, ditengah sosialisasi dan edukasi tentang penanganan wabah dan pembatasan-pembatasan sosial yang dilakukan tidak dilakukan dengan represif. Situasi ini adalah darurat namun bukan berarti hukum dan HAM itu kosong”, ujar Sekum DPP KAI ini.

Follow us

maupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *