LBH Makassar Adakan Nonton Bareng “Sangihe Melawan”, Koalisi Advokasi Tambang Sulsel: Perusahaan dan Pemerintah Menghiraukan Masyarakat.

Akar dari konflik yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat adalah kurangnya keterbukaan oleh pemerintah. Pemerintah mengeluarkan izin kepada perusahaan tanpa persetujuan masyarakat.

Maupa.co – Nonton bareng adalah salah satu cara saat ini untuk menyebarluaskan wacana di kalangan masyarakat. Salah satu chanel youtube ternama di Indonesia yang menyuguhkan tontonan film dokumenter yang notabene banyak mengkritisi pemerintah adalah Watchdoc. Pihak Watchdoc berusaha menghadirkan tontonan di tengah-tengah masyarakat, salah satu caranya yaitu bekerja sama dengan komunitas atau lembaga yang dapat memfasilitasi kegiatan nonton bareng.

Watcdoc banyak menggarap film dokumenter yang mengkaji dan membahas tentang permasalahan yang hadir di tengah masyarakat, salah satu filmnya yaitu  “Sangihe Melawan”. Film tersebut menjelaskan kenyataan pahit aktivitas tambang PT. Tambang Emas Sangihe yang meraja lela mendera dan merampas ruang hidup, ruang kelola masyarakat kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Film tersebut belum bisa ditonton di channel youtube watchdoc secara gratis, namun pihak watchdoc secara sukarela memberikan file video dokumenternya kepada pihak penyelenggara nonton bareng.

Salah satu penyelenggara yang mengadakan nonton bareng film “Sangihe Melawan” dalam program Watchdoc “Demi 1%” yaitu LBH Makassar. Pihak LBH Makassar memang sejak dulu aktif dalam mengadakan nonton bareng pada beberapa kesempatan. Pelaksanaan nonton bareng itu dilaksanakan pada rabu(15/06) pukul 19.30 WITA, bertempat di kantor LBH Makassar di Jalan Nikel kota Makassar. Cukup banyak masyarakat yang hadir dalam kesempatan nonton bareng tersebut. Pada kesempatan nonton bareng tersebut, turut hadir juga di tengah-tengah masyarakat narasumber pertama dari Koalisi Advokasi Tambang Sulsel, Muhammad Taufik Parende hadir dan narasumber kedua Lasma Natalias selaku ketua tim advokasi UU Minerba sekaligus sebagai direktur LBH Bandung walaupun melalui zoom.

Menurut Taufik, akar dari konflik horizontal antara masyarakat dan tambang adalah perusahaan menghiraukan penolakan masyarakat terhadap hadirnya PT. Tambang Emas Sangihe yang akan beroperasi di wilayah ruang kelol masyarakat.

“Kurang lebih 42 ribu hektar yang menjadi daerah pertambangan perusahaan PT. Tambang Emas Sangihe yang dikeluarkan oleh pemerintah, jika dikalkulasikan maka luas daerah itu setara dengan 42% total luasan daerah Sangihe. Sebenarnya, masyarakat sudah lama bermukim di Sangihe, tetapi ruang kelolanya diganggu. Tiba-tiba diterbitkan izin oleh pemerintah mengkapling pemukiman untuk dijadikan sebagai daerah produksi PT. Tambang Emas Sagihe. Sebenarnya perusahaan tambang telah menyalahi peraturan karena masyarakat sebenarnya menolak, tidak mengizinkan aktivitas tambang yang akan mengancam kehidupan masyarakat”ujarnya.

Taufik melanjutkan bahwa dalam peraturan yang tahun lalu diterbitkan oleh Pemerintah yaitu UU Minerba, lebih cenderung membuka lebar-lebar ruang investasi di Indonesia khususnya di sektor industri pertambangan. Pemerintah juga telah diketahui publik bahwa pengawasan yang sebelumnya berpusat di daerah kini telah berpindah ke pusat. Hal ini yang diragukan oleh Taufik, bahwa pengawasan yang dipindahkan ke pusat akan tidak bisa menjangkau ke daerah-daerah.

“Di UU Minerba ada di jelaskan hukum pertambangan, di situ dikatakan bahwa semua wilayah daratan dan lautan yang memiliki potensi mineral dapat ditambang. Pertanyaannya adalah apakah pusat bisa menjangkau pengawasan di daerah? Sebernarnya kan konflik dibawah terjadi karena tidak adanya keterbukaan (pemerintah) kepada masyarakat”jelas Taufik.

Taufik menambahkan data bahwa ada sekitar kurang lebih 114 izin pertambangan yang sudah terbit di daerah Sulawesi Selatan. Hal ini juga yang menjadi kekhawatiran Taufik, bahwa kedepan mungkin saja akan lebih banyak kasus-kasus perampasan ruang kelola masyarakat oleh perusahaan-perusahaan tambang.

“Ada 114 izin pertambangan di Sulawesi Selatan, luasannya 180.000 hektar dan nantinya kedepan kira-kira akan banyak perampasan ruang-ruang kelola masyarakat”tambahnya.

Ketua Advokasi Tambang Sulsel itu menganggap bahwa ia meragukan tujuan dan langkah pemerintah dalam melindungi masyarakat karena masih menempuh usaha-usaha bersifat eksploitatif. Narasi yang dibesar-besarkan oleh pemerintah tentang solusi untuk menjawab kemiskinan yaitu pertambangan karena dapat membawa kesejahteraan, nyatanya tidak terjadi seperti itu.

“Misalkan pemerintah betul-betul ingin melindungi masyarakat, harusnya pemerintah meninggalkan usaha-usaha bersifat eksploitasi, karena pertambangan di sangihe tidak bisa berbarengan hidup di tengah-tengah masyarakat. Belajar dari beberapa kasus yang pernah terjadi, narasi besar bahwa pertambangan bisa mensejahterakan masyarakat, nyatanya tidak bisa menjawab persoalan kemiskinan”tuturnya.

Taufik berpesan kepada para advokat di Indonesia, sedari awal mungkin mereka harus mengedukasi masyarakat tentang kesadaran terhadap lingkungannya dengan tujuan agar masyarakat dapat menyelamatkan ruang kelolanya. Ia juga sekaligus berpesan ke masyarakat agar saling menguatkan dan menyadarkan bahwa wilayah ruang kelola mereka sangatlah penting.

“Masyarakat banyak belum tahu bahwa wilayah mereka akan ditambang, sebelum semua wilayah di eksploitasi, masyarakat harus dikuatkan, advokat harusnya dari awal menyampaikan, mengedukasi dan memperkuat (kesadaran) masyarakat tujuannya agar bisa menyelamatkan wilayah kelola masyarakat. Teman-teman advokat saat ini sementara menginventarsasi wilayah berpotensi ditambang agar dapat dilakukan pencegahan sebelum kasus seperti di Sangihe terjadi lagi”tutupnya.

Muhammad Fauzy Ramadhan

Muhammad Fauzy Ramadhan

Menyentuh Peradaban

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *