LBH Makassar Buat Petisi Lawan Kriminalisasi Petani Soppeng

Gambar lbhmakassar.org

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar beberapa hari lalu mengeluarkan petisi daring di situs change.org. Dalam petisi tersebut, LBH mendesak aparat penegak hukum untuk membebasan tiga petani Soppeng yang terjerat kasus pengrusakan hutan.

Maupa.co – Kasus penangkapan petani kembali terjadi di Kabupaten Soppeng. Kali ini, tiga orang petani Soppeng dipenjarakan atas tuduhan menebang pohon dalam hutan tanpa izin. Para petani dianggap melanggar Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Kini ketiga petani telah berstatus terdakwa dan akan menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Soppeng.

Merespon permasalahan yang dialami ketiga petani, LBH Makassar merilis petisi daring di situs change.org. Dalam petisinya, LBH menyesalkan putusan yang menetapkan ketiga petani sebagai terdakwa. Padahal menurut Haedir selaku Direktur LBH Makassar, ketiga petani berhak atas pengolahan lahan pertanian di sekitar tempat tinggal mereka.

Petisi LBH Makassar di change.org

“Mereka dijerat dengan Pasal 182 Ayat 1 huruf b Menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa izin. Padahal petaninya sudah lama bertani dan bertempat tinggal di kawasan itu. Baru pada tahun 2014, Kementrian Kehutanan menetapkannya jadi kawasan hutan. Setelah di tetapkan jadi kawasan hutan, warga kemudian di kriminalisasi dengan tuduhan merusak hutan” tegas direktur LBH ini.

LBH Makassar menyesalkan penyalahgunaan UU P3H yang beberapa kali menjerat para petani lokal. Padahal menurutnya, UU ini seharusnya menjadi payung hukum petani setempat menggunakan lahan hutan untuk kehidupan sehari-harinya. “UU P3H banyak di salah pahami oleh aparat penegak hukum, UU P3H sebenarnya memberi perlindungan kepada masyarakat dalam kawasan hutan, bahkan membolehkan mengambil hasil hutan termasuk menebang pohon sepanjang bukan untuk kepentingan komersil” tegas Haedir.

Muhammad Haedir, DIrektur LBH Makassar

Lebih lanjut menurutnya, UU P3H sebenarnya diperuntukkan bagi pelaku pengrusakan kawasan hutan, termasuk korporasi yang melakukan pembabatan hutan secara massif. “Ketentuan pidana dalam UU P3H sebenarnya hanya utk pengusaha yg membabat hutan tanpa izin. Bukan untuk masyarakat dalam kawasan hutan yg menebang pohon utk kepentingan memenuhi kebutuhan sehari-harinya”, lanjur Direktur LBH ini.

Hingga kini, petisi telah ditandatangani oleh 353 pengguna change.org dan masih akan terus bertambah seiring dengan banyaknya dukungan kepada Pak Natu dan kedua keluarganya.

Direktur LBH Makassar ini berharap melalui petisi ini, akan banyak dukungan publik yang diberikan pengguna media daring kepada Pak Natu, untuk menguatkan Pak Natu dalam menghadapi kasus yang menimpa mereka. Juga sebagai daya tekan kepada Majelis Hakim PN Soppeng agar memberikan keadilan kepada mereka.

“Kami berharap dengan dukungan publik bisa menguatkan pak Natu, dkk dalam menghadapi kasusnya. Juga dapat memberikan kekuatan ke Majelis Hakim yg memeriksa perkaranya untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya”, tegas Haedir.

Penulis : Azwar Radhif
Gambar : LBH Makassar

Follow us
Azwar Radhif

Azwar Radhif

Menulis untuk Cinta dan Keabadian

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *