LBH Makassar: Omnibus Law Mengikis Keadilan dan Kesejahteraan

Penulis: Muhammad Fauzy Ramadhan
Reporter: Kiky Susanti

Diskusi Publik "Bincang Bersama Perihal Omnibus Law di Kantor LBH Makassar. Foto by Fauzy/maupa.co
Diskusi Publik “Bincang Bersama Perihal Omnibus Law di Kantor LBH Makassar. Foto by Fauzy/maupa.co

LBH Makassar memandang regulasi Omnibus Law akan menyeret beberapa permasalahan dalam berbagai sektor. Ekonomi Indonesia memang akan meningkat akibat investasi, namun akan berdampak buruk dalam aspek keadilan dan kesejahteraan.

maupa.co – Regulasi demi regulasi kian bermunculan dari segala arah. Meningkatkan ekonomi melalui ivestasi dari pihak asing menjadi alasan dan tujuan utama Omnibus Law akan digodok pemerintah dengan waktu yang cukup singkat.

Omnibus Law adalah peraturan yang dibuat untuk memungkinkan mencabut atau merevisi beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. RUU ini akan digodok pemerintah karena dianggap banyaknya Undang-undang yang berbelit-belit dan tumpang tindih.

Sebelumnya pasca pelantikan presiden Indonesia dalam pidatonya, Jokowi selaku Presiden RI periode 2019-2024 mengatakan bahwa RUU Cipta Lapangan kerja dan RUU permberdayaan UMKM akan menjadi Omnibus Law, yaitu UU yang sekaligus dapat merevisi beberapa UU yang dianggap dapat menghambat penciptaan lapangan kerja baru.

Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH Makassar) menindak persoalan tersebut dengan mengadakan diskusi publik yang dilaksanakan pada senin (13/01/19). Dalam diskusi publik tersebut dihadiri oleh beberapa organisasi masyarakat, serikat buruh, serikat juru parkir Makassar dan beberapa aliansi mahasiswa.

Diskusi tersebut membahas apakah tepat langkah pemerintah untuk membuat Omnibus Law demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Muh Khaedir selaku narasumber dari LBH Makassar pada diskusi publik tersebut, memandang bahwa sistem Omnibus Law ini dapat merugikan buruh Indonesia.

“Betul ada pekerjaan, tapi tidak layak yah itu melanggar konstitusi. Tidak layak kenapa, masa dibayar tidak sesuai dengan kebutuhannya. Betul bahwa investasi menciptakan lapangan kerja, namun tak sesuai dengan kelayakan kerja,”ujar Muh Khaedir.

Baca juga: Hakikat Kekuasaan: Lingkaran Oligarki di Atas Kedaulatan Hukum

Muh Khaedir menambahkan bahwa jika memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan, Omnibus Law akan memperlemah acuan bagi masyarakat yang melakukan advokasi terkait pelanggaran yang terjadi.

“Prinsipnya bahwa kita berbicara soal keadilan dan HAM. Dengan Wacana dari Omnibus Law, bahwa Omnibus Law akan  membatalkan beberapa UU yang menjadi penghambat investasi. Sebenarnya sejauh ini UU menjadi dasar untuk memperjuangkan hak rakyat, namun apa jadinya misalnya suatu industri besar berinvestasi di Indonesia tanpa kesetimbangan lingkungan. Akhirnya akan mempertimbangkan beberapa Undang-Undang tentang lingkungan yang menjadi alat advokasi.”

Pemerintah memilih untuk menggodok RUU Omnibus Law ini dengan tujuan memancing investor datang ke Indonesia agar perekonomian dapat meningkat. Namun bukan tidak mungkin investor tak akan mengabaikan persoalan lingkungan dan kehidupan sosial buruh. Muh Khaedir juga menyinggung soal investor yang mengabaikan lingkungan

“Kita tentunya bukan menolak investasi, tapi kemudian juga harus ramah tidak hanya untuk manusia namun juga untuk lingkungan”bebernya.

Baca juga: Reklamasi, “Petaka” Nelayan dan Ekosistem Laut Takalar-Makassar

Muh Khaedir berharap kepada pemerintah bahwa wacana pembatalan beberapa undang-undang ketenagakerjaan sebaiknya tidak dilakukan.

“Kami berharap bahwa wacana-wacana pembatalan pasal dalam undang-undang ketenagakerjaan sebaiknya tidak dilakukan. Pemerintah harusnya melibatkan masyarakat dan meminta pendapat semua stakeholder,”Kuncinya.

Follow us

maupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *