Masa Tua Petani Tak Bertanah

Oleh: Azwar Radhif

Petani Indonesia diambang masalah. Foto by Azwar
Petani Indonesia diambang masalah. Foto by Azwar/maupa.co

Pemerataan akses terhadap kepemilikan tanah dan pembagian hasil produksi antara petani dan tuan tanah menjadi permasalahan yang serius. Masalah di negeri agraris ini tak kunjung usai hingga saat ini.

maupa.co – September lalu, 59 tahun sudah undang-undang Pokok Agraria disahkan Presiden Ir. Soekarno. Melalui UUPA ini, negara sangat mengharapkan pelaksanaan reforma agraria dapat berjalan sebagaimana mestinya. Reforma agraria merupakan penataan kembali susunan kepemilikan penguasaan dan penggunaan sumber agraria (terutama tanah) untuk kepentingan rakyat secara menyeluruh.

Inti dasar dari aturan ini adalah pemerataan akses tanah dan fasilitas penunjang pertanian, khususnya untuk masyarakat ekonomi kebawah. Harapannya melalui Reforma agraria, tak ada lagi petani yang tak memiliki tanah, melalui penghapusan monopoli tanah oleh segelintir tuan tanah.

Petani dan tanahnya. Foto by Azwar
Petani dan tanahnya. Foto by Azwar

Namun, permasalahan yang mainstream kita temukan dalam relasi produksi pertanian desa adalah adanya ketimpangan pemilikan tanah. Seperti yang dialami oleh Daeng Kulle, petani di kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Sehari-harinya beliau bekerja sebagai buruh tani, mengelola sawah milih orang lain yang berada di dekat rumahnya. Pemilik tanah merupakan salah satu juragan di desanya.

Baca juga: PERANGKAP KEMISKINAN NELAYAN MAKASSAR

Selain hamparan tanah yang dimilikinya, si juragan juga memiliki beberapa tanah yang berada di beberapa daerah seperti Makassar, Gowa, dan Takalar. Tanah yang dikelolanya digarap menjadi sawah untuk menutupi kekurangan bahan pangan pokok yang nantinya akan dikonsumsi setelah panen.

Dikarenakan kondisinya yang menua dan tenaganya yang mulai melemah, dia mempekerjakan beberapa orang yang membantunya dari proses penanaman, pemupukan dan pengelolaan sawah. Sistem pembagian hasilnya dibagi merata 50-50 dengan pemilik lahan, sehingga tak jarang kekurangan bahan makanan karena tidak mampu membeli lauk pauk.

Hasil panen 50% itu biasanya akan digunakan untuk modal pengelolaan sawah berikutnya. Termasuk pembelian bibit, traktor dan pembayaran upah buruh tani hariannya. Kasarnya jika dihitung-hitung, modal dari bibit, traktor, upah kerja dan lain sebagainya mencapai 20%. Beliau hanya mendapat bersih 30% dalam bentuk beras yang hanya cukup dikonsumsi sehari-hari.

Beberapa kali ia mengeluhkan sistem pembagian hasil yang menurutnya membuat kehidupannya stagnan. Keuntungan yang diperolehnya hanya untuk mendapatkan beras yang tak jarang ketika habis harus meminjam beras tetangga yang nantinya akan dibayarkan ketika panen tiba. “Maumi diapa nak ini ji bisa dibikin daripada nda makanki,” katanya. Stagnasi kehidupannya dikarenakan sistem kepemilikan tanah yang monopoli dan eksploitatif dalam pengelolaannya.

Baca juga: MAROS KRISIS AIR, “BUKAN SAATNYA JANJI-JANJI”

Daeng kulle adalah 1 dari sekian banyak petani tak bertanah yang menjadi korban dari keterbatasan akses tanah. Padahal dalam UUPA, setiap tanah yang dimiliki harus dikerjakan secara aktif dan mandiri tanpa prinsip eksploitasi. Prinsip tanah dalam reforma agraria adalah fungsi sosial, dimana tanah tersebut akan berdampak baik pada manusia lain.

Di pasal 7 UUPA menjelaskan bahwa untuk tidak merugikan umum, kepemilikan tanah yang melebihi batas tidak diperkenankan. Hingga kini, belum didapati aturan spesifik yang mengatur maksimal luas lahan yang dimiliki. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah pembagian hasil yang seimbang dengan mempertimbangkan kualitas dan waktu kerja, untuk menentukan pembagian hasil produksi.

Fotografer: Azwar Radhif

Follow us

maupa

2 thoughts on “Masa Tua Petani Tak Bertanah

  1. Betul2 ironi. Kalau di daerah Jawa seperti ini saya tidak terlalu heran karena jumlah populasi yang besar, hingga luasan lahan petani sebagian besarnya hanya 0.5 hektar ke bawah.

    Tapi, kalau di Sulawesi, jadi tanda tanya. Kok bisa?

    _________________________

    Kalau berharap kepada Undang-undang Agraria, yah boleh saja. Namun penerapannya di lapangan akan *sangat sangat sulit* terlebih kalau stakeholder nya pemikiran pragmatis oportunis. Semua hal bisa diselesaikan di bawah meja.

    _______

    Ada juga petani yang awalnya nggak punya lahan (hanya kerja sama orang), bagi hasil atau bagi tanah. Namun karena pengelolaan keuangannya baik maka bisa memiliki lahan sendiri.

    _______

    Poin saya, pentingnya _financial education_

    Orang tua yang kaya, maka biasanya anaknya juga akan kaya meskipun dia bodoh.

    Orangtua yang miskin, maka anaknya juga akan miskin meskipun dia pintar.

    Konsep *Subconscious mind*, hypnosis and Repetition by Dr. Bruce Lipton.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *