Masyarakat Adat Bertahan dari Bayang-Bayang Penggusuran

Penulis: Azwar Radhif

Sawah dan pemukiman masyarakat adat Seko. Foto: id.wikipedia.org

Konflik agraria menjadi momok menakutkan bagi setiap sisi kehidupan. Bertambahnya jumlah populasi manusia dan tingkat permintaan lahan yang besar menjadi faktor terjadinya perampasan lahan. Hal itu sebagai akibat keserakahan manusia.

Film kartun “Rio 2” cukup menjelaskan bagaimana keserakahan manusia mengancam kelestarian hutan tropis di Amazon, Brazil.

maupa.co – Nasib sama juga dirasakan oleh beberapa komunitas masyarakat adat yang hidup dalam bayang-bayang penggusuran, seperti yang terjadi di masyarakat Kajang dan masyarakat Seko. Padahal, penjaminan hak atas tanah masyarakat adat diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pasal 2 ayat 4 yang berbunyi “Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah”.

Disela kongres Konferensi Daerah (Konferda) KAI, Ibrahim Massidenreng SH., CLA., CIL. selaku Sekretaris Umum Kongres Advokat Indonesia (KAI) menjelaskan bahwa jerat perampasan lahan ini, merupakan dampak dari lemahnya payung hukum yang menegaskan kedudukan masyarakat adat sebagai subjek hukum.

Lebih lanjut menurutnya “Karena tidak adanya kebijakan tentang pengakuan masyarakat adat. Masyarakat adat menjadi kelompok yang rentan terlibat dalam konflik pertanahan, berada dalam ancaman penggusuran dan perampasan lahan. Seperti kasus yang terjadi di masyarakat Seko. Meskipun telah terbit SK Bupati tentang pengakuan masyarakat adat Seko, konflik lahan masih terjadi  hingga kini,” tutur sekum Kongres Advokasi Indonesia ini.

Baca juga: KRISIS AIR DI KELURAHAN LEANG-LEANG, WARGA MINTA SOLUSI PEMERINTAH

Bagaimana cara agar dapat keluar dalam permasalahan ini?. Bram (Sapaan Ibrahim Massidenreng, Sekretaris Umum KAI) menuturkan ada beberapa langkah yang bisa diperjuangkan dalam waktu pendek ini. Salah satunya dengan mendesak pengambil kebijakan untuk mengeluarkan Undang-Undang (UU) masyarakat adat.

Ibrahim Massidenreng SH., CLA., CIL. selaku Sekretaris Umum Kongres Advokat Indonesia (KAI). Foto: maupa.co

“Salah satu strategi itu mewujudkan pasal 18 B UUD 1945 tentang pengkuan masyarakat adat yang diturunkan menjadi Undang-undang. Sudah beberapa tahun belakangan, organisasi gerakan masyarakat adat dan lingkungan mendorong adanya UU masyarakat adat. Substansinya itu adalah pengakuan masyarakat adat sebagai subjek hukum, berikut objek wilayah masyarakat adat yang menjadi hak mereka,” ujarnya.

Baca Juga : DILEMA “PENGUSAHAAN” LAHAN PERTANIAN MENYONGSONG REFORMA AGRARIA

Salah satu poin kunci adalah ketidakjelasan nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) masyarakat adat. Menurutnya “Harusnya kebijakan tentang masyarakat adat itu menjadi pertimbangan utama. Apalagi dalam Nawacita, masyarakat adat diberikan janji program pada periode pertama kepemimpinan Jokowi. Draft RUU masyarakat adat itu telah dibahas, tapi tertahan di mendagri,”

Sebelumnya, ada beberapa RUU yang bernasib sama dengan RUU Masyarakat adat. Salah satunya ialah RUU Penghapusan kekerasan Seksual yang tak kunjung menuai kejelasan. Kontroversi ini diperparah dengan beberapa RUU yang tak masuk dalam prolegnas, tapi disahkan dalam waktu singkat.

Masyarakat adat Seko melakukan protes. Foto: mongabay.co.id

Menggunakan sudut pandang ekologi sosial, pola perilaku masyarakat adat dapat menjadi penyeimbang alam dan manusia. Kelestarian hutan sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang sangat bergantung kepadanya. Masyarakat adat mampu menunjukkan bahwa selama ini relasi mereka dengan alam baik-baik saja, bahkan saling bergantung. Maka dari itu, masyarakat adat perlu mendapatkan perhatian besar dari masyarakat luas dan juga pemerintah, demi kehidupan yang berkelanjutan.

Editor: Ilham Alfais

Follow us

maupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *