Melirik Urgensi Pembangunan Tol Layang Pettarani

Dalam beberapa bulan terakhir, ada pemandangan baru saat melewati Ruas Jalan Pettarani-Rappokalling Tol. Terlihat beberapa pasak telah ditancapkan ke tanah, beserta berdiri kokohnya tiang penyangga yang nantinya akan nampak jalan layang diatas Fly Over Makassar.
Sejak tengah berkumandangnya niat pemerintah untuk membangun proyek ini, terdapat pro-kontra dari masyarakat sipil. Perdebatannya seputar efektifitas Tol Layang untuk mengurai kemacetan, di waktu yang sama saat beberapa ruas jalan Pettarani harus dipangkas untuk membangun tiang penyangga jalan. Selama masa pembangunan, kemacetan di Ruas Jalan A.P Pettarani kian parah. Padatnya kendaraan tak sebanding dengan luas jalan raya yang dilaui pengendara.
Penolakan awal datang dari Aliansi pemerhati lingkungan Makassar yang memandang pembangunan Tol ini tak ramah lingkungan dengan penebangan Pohon sepanjang Jalan A.P Pettarani. Penebangan pohon ini dianggap tak memperhatikan kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar. Rindangnya pepohonan nantinya akan tergantikan oleh menjulangnya pasak tiang beton. Barangkali untuk saat ini, gersangnya jalan nasional, panasnya cuaca Makassar dan kemacetan panjang adalah berkah yang harus dibiasakan.

Pembangunan jalan tol layang Ujung Pandang yang menghubungkan Jalan Nasional A.P Pettarani menuju Pelabuhan Nusantara masih dalam tahap pembangunan. Proyek ini ditargetkan akan rampung pada April 2020.  Sebelumnya, pada Oktober 2017 pembangunan tol Layang telah di groundbreaking oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan telah dibangun sejak April 2018 silam. Dengan total biaya proyek mencapai 2.2 Triliun Rupiah. Proyek ini dimotori oleh PT Bosowa Marga Nusantara selaku pihak pembangun bersama kontraktor PT Wika Beton dan Konsultan Nippon Koei-Indo Koei. Pembangunan Tol Layang dibangun sepanjang 4,3 Km yang menghubungkan pusat ekonomi-bisnis Makassar dan tol menuju pelabuhan Soekarno Hatta dan bandara Sultan Hasanuddin.

Tentu, tujuan utama dari pembangunan Tol Layang ini adalah untuk memudahkan arus lalu lintas di Makassar dengan membangun jalan alternatif. Kedepannya kendaraan yang hendak menuju Tol dan Pettarani akan melewati jalan ini dengan biaya tertentu. Disamping itu, jalan adalah reproduksi kapital, efektifitas jalan raya juga berbanding dengan lancarnya aktifitas distiribusi ekonomi. Apalagi menghubungkan ruang distribusi yaitu pelabuhan dan bandara dengan kawasan ekonomi Makassar akan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Jalan adalah ruang publik, dimana kegunaannya dinikmati bersama seluruh warga negara. Menurut Habermas, ruang publik adalah ruang dimana warga negara bisa berunding mengenai hubungan bersama sehingga menjadi sebuah arena institusi untuk berinteraksi pada hal-hal yang berbeda. Ruang publik merupakan sebuah media untuk mendiskusikan segala hal yang menjadi kepentingan bersama. Pembangunan jalan tol layang Ujung Pandang sebagai ruang publik haruslah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang akan melalui ruas jalan tersebut. Terutama jumlah kendaraan yang akan melewati tol layang dan kendaraan yang melewati Jalan A.P Pettarani pasca penyempitan jalan nasional.
Sementara itu, PJ Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb berharap Jalan Tol Layang nantinya tak hanya sekedar pengurai kemacetan semata. Lebih lanjut menurutnya “Alangkah baiknya jika beton – beton kokoh yang berdiri itu dipercantik dengan paduan warna menarik dengan konsep digital tourism, dan di bagian bawah tol diberikan sentuhan artistik dengan karya seni dibantu pencahayaan yang memadai, agar dapat menjadi pilihan objek maupun ikon baru di kota Makassar,” ucap Iqbal dalam wawancara dengan Makassar Today. Dari data survey Amdal Tol Layang Ujung Pandang, dari 78 total Responden Survey, sebanyak 6 warga sipil masih ragu-ragu menyikapi pembangunan tol layang ini, sisanya sebanyak 72 warga menyepakatinya. Data dapat diakses di mesin pencari google. Cukup transparan, walau masih luput analisis sosial-budaya didalamnya. Dititik ini, kiranya perlu di evaluasi kebutuhan analisis sosial budaya masyarakat sekitar tol dalam kajian amdal, sehingga permasalahan seputar konflik, cultural shock, hingga krisis identitas dapat dipertimbangkan.

  • Laporan: Azwar Radhif

 

 

 

Follow us

maupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *