Mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Tak Kunjung Disahkan?

Reporter: Azwar Radhif
Editor: Ilham Alfais

Nuvida RAF S.Sos, M.A. Foto by maupa.co

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tak kunjung memperoleh kata sepakat. Padahal, RUU itu telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Menurut Nuvida RAF, Sosiolog Unhas, hal ini karena pada ruang lingkup masyarakat sipil sendiri masih terbelah secara ekstrem, antara kelompok yang  pro dan kelompok yang kontra.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual telah digodok oleh Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan sejak Tahun 2012. Naskah akademik dari RUU ini diberikan ke DPR pada Tahun 2016. RUU ini juga masuk dalam tuntutan demo berjilid September 2019 lalu. Hal ini menjadikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas di DPR Tahun 2020. Namun Pembahasan RUU ini masih alot baik di DPR maupun di tingkat akar-rumput masyarakat itu sendiri.

Menurut Nuvida RAF, staf pengajar Departemen Sosiologi Unhas, “pertentangan antara yang pro dan kontra itu biasa yah, dan yang pasti pro dan kontra ini saling melengkapi”. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa “kalau seandainya kedua kelompok ini saling membuka diri satu sama lain pasti akan bisa dinegosiasikan” tambahnya.

Baca Juga: LBH Makassar: Omnibus Law Mengikis Keadilan dan Kesejahteraan

Menurutnya bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini harus mengakomodasi setiap kepentingan atau latar belakang kelompok. Hal ini penting karena Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang plural. “Karena bagaimana pun Indonesia ini kan sebagai masyarakat yang plural dan masyarakat yang plural salah satunya itu mencari kecocokan itu tidaklah mudah” pungkas Magister Women’s Studies Universitas Flinders, Australia ini.

Demonstrasi menuntut pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Foto by liputan6.com

Ia menekankan pentingnya untuk kedua kelompok ini bertemu pada suatu forum entah itu dialog publik dan lain sebagainya. “Kalau misalnya dialog publik ini tidak dilakukan atau dilakukan tapi tidak melibatkan semua orang. Karena harus ada representasi yah baik dari kelompok yang pro dan kontra. Saya pikir bisa, memungkinkan keduanya bertemu dan menghasilkan kesepakatan bersama. Biar bagaimana pun kesepakatan bersama itu harus melalui proses dan proses membutuhkan waktu” tutup dosen kelahiran Bandung ini.

Baca Juga: Reklamasi, “Petaka” Nelayan dan Ekosistem Laut Takalar-Makassar

Penting untuk sesegera mungkin melakukan pertemuan-pertemuan untuk memperkecil jarak perbedaan pandangan kedua belah pihak. Karena sementara RUU ini diperdebatkan, kejahatan seksual terus berlangsung di berbagai tempat.  

Follow us

maupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *