Multatuli, Politik Etis dan Sumpah Pemuda

Penulis: Ilham Alfais

Multatuli atau Eduard Douwes Dekker. Foto dari Motivasee.com
Multatuli atau Eduard Douwes Dekker. Foto dari Motivasee.com

Multatuli adalah nama pena Eduard Douwes Dekker. Ia menulis novel berjudul Max Havelaar, Or The Coffee Auction Of The Dutch Company (1868) dan dinilai membuka mata dunia kala itu tentang kekejaman kolonial Belanda pada penduduk “pribumi” Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina melakukan pidato tahunannya pada tahun 1901 yang berkomitmen pada politik etis atau politik balas budi. Komitmen itu adalah dampak ketajaman pena seorang Multatuli.

maupa.co – Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober, adalah monumen ingatan kita semua. Ingatan tentang peristiwa berkumpulnya para pemuda dari berbagai penjuru Nusantara. Perkumpulan itu menelurkan ikrar atau sumpah para pemuda. Sumpah itu berisi identitas kebangsaan, identitas sebagai sebuah bangsa yang berhak merdeka.

Tulisan ini tidak untuk menceritakan secara detail bagaimana peristiwa itu berlangasung. Keterbukaan dan kecepatan informasi membuat kita tidak akan sulit untuk menemui kisah tentang peristiwa itu. Apalagi sejak sekolah dasar kita telah akrab dengan sejarah sumpah pemuda, ditambah dengan hari sumpah pemuda menjadi hari libur Nasional. Tulisan ini hanya untuk memberikan sebuah pilihan jawaban tentang kenapa itu bisa terjadi?, kenapa identitas kebangsaan itu lahir pada tubuh-tubuh pemuda ini?.

Jawaban itu adalah Multatuli, seorang pejabat Belanda yang bertugas di Hindia Belanda. Lebih tepatnya ia bertugas sebagai Asisten Residen di Lebak, Banten, atau dulu bernama Banten Kidul. Sebelum berbicara terlalu jauh tentang bagaimana Multatuli dan kaitannya dengan sumpah pemuda, perlu diketahui bagaimana hirarki jabatan seorang Asisten Residen.

Hindia Belanda dapat diumpakan sebagai sebuah provinsi jauh Belanda. Hindia Belanda dipimpin oleh seorang Gubernur Jendral yang dibawahi langsung oleh Ratu Belanda. Wilayah Hindia Belanda terbagi atas beberapa keresidenan atau istilahnya sekarang adalah provinsi. Keresidenan dipimpin oleh seorang Residen dan membawahi beberapa kebupatian. Kebupatian dipimpin oleh seorang pembesar atau raja setempat bergelar Bupati dan seorang asisten residen. Hubungan antara bupati dan asisten residen dalam hirarki pemerintahan Hindia Belanda adalah sebagai mitra politik. Bupati mewakili rakyat dalam wilayah kebupatiannya sedangkan asisten residen mewakili pemerintahan Hindia Belanda.

Buku Max Havelaar Karya Multatuli. Foto dari maupa.co

Max Havelaar ini merupakan sebuah roman autobiografi pengarangnya sendiri. Ia menuliskan pengalamannya tentang bagaimana penjajahan itu berlangsung di Lebak, Banten, tempat ia menjabat sebagai Asisten Residen. Pada kenyataanya Lebak adalah sebuah wilayah yang miskin. Kemiskinan yang mengherankan Havelaar. Ia berpendapat bahwa bagaimana bisa di tanah yang subur ini, ada kemiskinan yang begitu menggetarkan hati.

Pada akhirnya ia menyadari  bahwa kemiskinan itu adalah jenis kemiskinan struktural. Selama menjadi Asisten Residen ia berusaha untuk menegakkan keadilan demi kesejahteraan bagi rakyat. Namun, ia tidak cukup kuat untuk melawan cengkraman struktur itu pada jiwa rakyat khususnya di Lebak, Banten.

Pramoedya Ananta Toer menuturkan dengan sangat lugas bagaimana novel ini membunuh kolonialisme. Pram dalam Best Story; The Book That Killed Colonialism, New York Times (18/04/1999) mengungkapkan bahwa guncangan publikasi ini tidak kalah dari gempa bumi. Ia kemudian menuturkan bahwa buku ini mendasari kebijakan politik etis belanda terhadap Hindia Belanda ”Max Havelaar became the weapon for a growing liberal movement in the Netherlands, which fought to bring about reform in Indonesia. Helped by ”Max Havelaar,” the energized liberal movement was able to shame the Dutch Government into creating a new policy known as the ethical policy, the major goals of which were to promote irrigation, interisland migration and education in the Dutch Indies.”

Politik etis biasa juga disebut sebagai politik balas budi. Hal ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah Belanda terhadap kesejahteraan”pribumi” Hindia. Agus Susilo (2018) menyebutkan “politik etis secara resmi ditetapkan pada September 1901, ketika Wilhelmina menyampaikan pidato tahunannya.” Sebagaimana ungkapan Pramoedya Ananta Toer diatas, terdapat tiga pekerjaan utama politik etis ini yaitu; memaksimalkan pembangunan irigasi untuk pengairan pertanian dan perkebunan, melakukan migrasi antar pulau bagi penduduk “pribumi” Hindia Belanda dan memberikan kesempatan bumiputra mengecap pendidikan eropa.

Pembangunan irigasi dan imigrasi dinilai tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan pribumi. Bahkan, dua kebijakan ini adalah modal utama bagi perkembangan Kapitalisme di Hindia belanda. Niel dalam Agus Susilo (2018) mengungkapkan “Pemerintahan Hindia Belanda memasuki periode kapitalisme modern.” Sedangkan Kartodridjo dalam Yadi Kusmayadi (2017) mengungkapkan bahwa “kedua unsur (tanah dan pekerja) terjalin pada struktur kekuasaan setempat, mereka yang menguasai tanah dan lahan perkebunan yang luas dan atau yang mempunyai pabrik dapat menggunakan tenaga penduduk secara sewenang-wenang.”

Hal yang berbeda ditunjukkan oleh kebijakan ketiga dalam politik etis yaitu dalam bidang pendidikan “Pribumi”. Penduduk “pribumi” sejatinya telah mendapatkan pendidikan sebelum politik etis dimulai. Namun, perbedaan mendasar dari pendidikan sebelum politik etis  dan saat politik etis adalah pada kepentingan di baliknya. Sekolah sebelum politik etis, memiliki beberapa kepentingan untuk Belanda seperti, penyebaran agama Kristiani dan pemenuhan kebutuhan akan tenaga kerja yang terdidik. Sedangkan, pendidikan pada saat politik etis memiliki kepentingan terhadap kesejahteraan “pribumi”.

Kongres Pemuda II forum tercetusnya Sumpah Pemuda. Foto dari gurupendidikan.co.id

Pendidikan pada akhirnya membentuk watak kebangsaan “pribumi” dan mendorong pembentukan organisasi-organisasi pribumi. Organisasi-organisasi itu diantaranya adalah Sarekat Priyayi, Boedi Oetomo, Sarekat Dagang Islam (berubah nama menjadi Sarekat Islam), Indische partij, Muhammadyah, Nahdatul Ulama, Jong Pasundan, Jong Sumatra, Jong Celebes, Jong Ambon dan sebagainya. Pendirian organisasi-organisasi itu dianggap sebagai tonggak pergerakan nasional yang diinisiasi oleh pemuda terpelajar. Selain itu, aktivitas jurnalistik pribumi juga menjadi media dalam penyebaran gagasan kebangsaan itu.

Rahmat (2003) menegaskan bahwa “Nasionalisme Indonesia semakin terwujud dengan hasil Kongres Pemuda II 27-28 Oktober 1928 yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang didirikan tahun 1926 di Jakarta”. Kongres itu menghasilkan sumpah pemuda dan menjadikan angkatan pemuda itu sebagai penegas identitas kebangsaan Indonesia. Multatuli mengajarkan kekuatan dari menulis, bahwa ketajaman penanya dapat membuat perubahan besar.

Follow us

maupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *