Pandemi Covid-19, Penegakan Hukum Lebih Kompleks

Tantangan Penegakan Hukum di Era Pandemi Covid-19
Tantangan Penegakan Hukum di Era Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak Desember tahun 2019 lalu berdampat buruk pada segala aspek, bukan hanya melumpuhkan sebagian besar perekonomian, tapi juga menimbulkan masalah yang lebih kompleks dalam penegakan hukum di Indonesia. Kompleksitas penegakan hukum masa pandemic covid-19 mendapat respon serius dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (BEM FH) Unhas dengan menggelar Alumni Talk pada Jum’at (25/05/2021) melalui platform zoom meeting. Alumni Talk ini mengangkat tema “Tantangan Penegakan Hukum di Era Pandemi Covid-19”.

Salah seorang narasumber Alumni Talk BEM FH Unhas, Advokat Dr. Yasser S. Wahab, S.H, M.H, mengemukakan, tantangan penegakan hukum pada masa pandemic covid-19, khusunya dalam peradilan, adalah pembuktiannya. “Pembuktian seharusnya tidak boleh dilakukan secara daring,” tandas Yasser.

, Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.Hum
Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.Hum

Secara terpisah, Advokat, Muhammad Subhan, SH kepada maupa.co mengatakan bahwa tantangan penegakan hukum yang dihadapi dalam peradilan saat ini, khsusunya kasus pidana, adalah kehadiran terdakwa dan atau saksi-saksi di pengadilan.

“Terdakwa dan saksi-saski yang dihadirkan secara daring atau online itu bisa bias kesaksian dan informasinya. Karena informasi tidak hanya bersifat verbal atau melalui penjelasan saja,” jelas Subhan.

Menurut Subhan, aspek bahasa tubuh atau gesture si pemberi informasi itu penting untuk meyakinkan hakim dalam memberi putusan.

“Jika terdakwa, khususnya kasus pidana tidak dihadirkan maka apakah bisa sanksi juga dilaksanakan secara daring, kan ini tidak bisa. Jadi terdakwa tetap di hadirkan. Karena keterangan terdakwa dalam persidangan dalam KUHAP adalah juga disebut sebagai alat bukti, dalam bentuk pengakuan, atau penyangkalan atas keadaan atas dakwaanya. Tentunya dengan daring itu artinya alat yang menggunakan alat pula. Sementara alat itu harus diperiksa langsung berdasarkan KUHAP,” tandas Subhan.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan Alumni Talk BEM FH Unhas, Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.Hum mendukung pelaksaanaan Alumni Talk tersebut. Kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk mengkaji isu hukum kontemporer dan merawat ikatan alumni dengan civitas Fakultas Hukum Unhas.

Advokat Muhammad Subhan, SH
Advokat Muhammad Subhan, SH

Alumni Talk yang dilaksanakan oleh adik-adik BEM ini sangat kita apresiasi. Isu hukum yang diangkat sangat berkaitan dengan kondisi pandemi saat ini. Tantangan penegakan hukum harus terus berjalan. Pada hakikatnya, kita semua ini adalah penegak hukum. Kami juga sangat mengapresia karena narasumber-narasumber berkompeten dari alumni-alumni kita yang telah menjadi praktisi hukum. Tentunya ini adalah kebanggaan bagi almamater kita, Fakultas Hukum Unhas. Alumni Talk ini saya harap bukan hanya dilaksanakan sekali saja, tapi berkelanjutan dengan menghadirkan Alumni-Alumni kita. Karena kiprah alumni dalam kemajuan fakultas memiliki peran dan sumbangsih yang sangat besar,” kunci Prof. Farida.

Syamsuddin Simmau

Syamsuddin Simmau

Ingatan adalah monumen sesungguhnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *