Pejuang Difabel Makassar Gelar Diskusi Dorong Ketersediaan Bantuan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas

Pejuang difabel Makassar sedang mengadakan diskusi secara daring. Foto: Azwar Radhif/maupa.co
Pejuang difabel Makassar sedang mengadakan diskusi secara daring. Foto: Dok. PerDIK Makassar

Maupa.co – LBH Makassar bersama PPDI Sulsel, HWDI Sulsel didukung Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) mengadakan diskusi tematik daring dengan tema Ketersediaan Layanan Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan besar “Temu Inklusi Nasional #4”, kegiatan dua tahunan yang diinisiasi oleh SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) Indonesia sebagai wadah mempertemukan pegiat difabel dari seluruh Indonesia. Rangkaian kegiatan ini berjalan sejak September secara daring, hingga Desember mendatang.

Tujuan dari diskusi tersebut untuk mengidentifikasi peluang dan hambatan serta upaya yang telah dilakukan berbagai pihak dalam rangka pemenuhan hak layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas; dan merumuskan strategi bersama baik pada level nasional maupun daerah untuk meningkatkan dan memperluas akses layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas.

Diskusi ini dihadiri berbagai elemen masyarakat, diantaranya pemangku kebijakan tingkat daerah dan pusat, organisasi bantuan hukum, organisasi penyandang disabilitas dan masyarakat umum. 

Sebagai pembicara diskusi diisi oleh Maria Un (Ketua HWDI Sulsel), Reza Fikri Febriansyah, S.H.,M.H. (Kepala Seksi Pembahasan RUUII Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI), H. Azhar Arsyad, S.H. (Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan), dan Jamil Misbah, SH, MH.(Ketua DPC PERADI Makassar).

data kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, dipaparkan oleh Ibu Maria Un selaku Ketua HWDI Sulsel. Foto: Azwar Radhif/maupa.co
Pemaparan data kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, dipaparkan oleh Ibu Maria Un selaku Ketua HWDI Sulsel. Foto: Dok.PerDIK Makassar

Diskusi diawali dengan pemaparan data kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum yang ditangani LBH Makassar bersama HWDI Sulsel, dibawakan Ibu Maria Un selaku Ketua HWDI Sulsel. Dari pemaparannya, mayoritas kasus hukum yang melibatkan kelompok difabel adalah kasus kekerasan. Diperparah juga dengan penanganannya yang belum memiliki perspektif dan pengetahuan dalam mendampingi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

“Selain itu belum tersedianya dokter, psikolog/psikiater yang dibutuhkan untuk melakukan profile assesment bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum tentunya berdampak pada tidak terpenuhinya akses mereka terhadap keadilan,” jelasnya.

Reza Fikri Febriansyah selaku perwakilan dari Kemenkumham RI mendukung upaya seluruh pihak yang memperjuangkan keseteraan hukum, “BPHN mendukung penuh setiap cita-cita untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan bantuan hukum terhadap penyandang disabilitas,” ujarnya.

DPRD Prov Sulsel dalam diskusi bersama pejuang difabel yang diwakili oleh H. Azhar Arsyad, S.H. Foto: Dok.PerDIk Makassar
DPRD Prov Sulsel dalam diskusi bersama pejuang difabel yang diwakili oleh H. Azhar Arsyad, S.H. Foto: Dok.PerDIk Makassar

Sementara itu, pihak DPRD Prov Sulsel yang diwakili oleh H. Azhar Arsyad, S.H menjelaskan bahwa pihak legislasi telah mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum yang di dalamnya telah memasukkan penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok masyarakat yang akan menjadi penerima layanan ini.

Diskusi ini menghasilkan beberapa rekomendasi kepada pihak pemerintah maupun organisasi advokat/bantuan hukum penyandang disabilitas. Diantaranya perubahan UU No 16/2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang bantuan hukum di daerah, dimana nantinya kelompok difabel dan masyarakat rentan juga terwadahi aspirasi hukumnya dalam peraturan ini.

Selain itu, termasuk rekomendasi penyediaan anggaran Kemenkumham untuk penyelenggaraan kegiatan training advokat bantuan hukum dan paralegal terkait penanganan kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Juga penambahan anggaran bantuan hukum khususnya untuk penanganan perkara bagi penyandang disabilitas.

Untuk organisasi bantuan hukum sendiri, para peserta mendorong organisasi advokat untuk mengawal kebijakan dan senantiasa meningkatkan kapasitas advokatnya untuk menguatkan posisi hukum para penyandang disabilitas yang terdampak kasus hukum.

Editor: Azwar Radhif

Azwar Radhif

Azwar Radhif

Menulis untuk Cinta dan Keabadian

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *