Pencabutan Subsidi Gas 3 Kg Wujud Inkonsistensi Pemerintah Terhadap Usaha Mikro

Penulis: Ilham Alfais
Reporter: Ilham Alfais dan Muh. Fauzy Ramadhan

Ari, Pengusaha warung makan. Foto by maupa.co

Pada pertengahan tahun 2020, pemerintah akan mencabut subsidi gas 3 kg atau yang biasa disebut gas “melon”. Menurut pemerintah pensubsidian gas 3 kg selama ini tidak tepat sasaran karena tidak hanya dinikmati masyarakat miskin saja. Namun, berdasarkan Perpres No 104 Tahun 2007, usaha mikro juga merupakan sasaran untuk subsidi bahan bakar gas 3 kg.

maupa.co-Gas 3 (tiga) kg pada awal diluncurkannya merupakan upaya pemerintah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya minyak tanah. Langkah itu dilakukan pada Tahun 2007. Kebijakan konversi ini kemudian rampung pada Tahun 2010 untuk seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan Perpres No 104 Tahun 2007, sasaran dari kebijakan ini adalah rumah tangga dan usaha mikro. Namun, pada Tahun 2015 pemerintah mulai menerapkan pemberian label pada gas 3 kg tersebut. Label itu berbunyi “hanya untuk masyarakat miskin”. Harapan pemerintah dalam pemberian label itu agar konsumen menengah keatas tidak ikut membeli gas 3 kg.

Pertengahan Tahun 2020 ini pemerintah kembali akan mengeluarkan kebijakan tentang subsidi gas 3 kg. Subsidi gas 3 kg akan dicabut. Hal ini akan menyebabkan kenaikan harga gas 3 kg di pasaran. Kenaikan harga tersebut sekitar 35.000 hingga 45.000 Rupiah. Pemerintah menilai pensubsidian gas 3 kg selama ini tidak tepat sasaran. Sehingga menetapkan dalam rancangannya bahwa gas 3 kg bersubsidi akan dibagikan secara langsung untuk masyarakat miskin.

Perubahan metode subsidi ini akan memberikan dampak signifikan pada rumah tangga menengah dan usaha mikro. Dua kelompok yang terdampak ini sangat bergantung dengan penggunaan gas 3 kg bersubsidi dan merasa berat dengan pencabutan subsidi ini.

Baca jugaPermasalahan Kanal Kota Makassar, Mengalihkan Fungsi Kanal Yang Sebenarnya

Menurut keterangan Ari, salah satu pemilik rumah makan di Kota Makassar, bahwa kebijakan ini akan memberatkan pemilik warung kecil. “kita dagang gini kan itungannya tipis juga, itupun dengan harga gas belum naik bagaimana kalau udah naik. Kenaikan harga gas dapat menyebabkan usaha mikro banyak yang bangkrut”.

Bapak Asri, Pengusaha rumah makan. Foto by maupa.co

Bapak Asri yang memiliki rumah makan di jl. Mapala Kota Makassar juga ikut mengeluhkan hal tersebut. Katanya “saya kan menggunakan yang kecil karena usaha saya juga ini kecil, karena kemahalan kalau pakai yang besar”.

Usaha kecil menengah seperti warung makan menggunakan gas 3 kg 3-8 tabung perharinya. Artinya pengeluaran untuk gas, ketika subsidi dicabut, sekitar 100.000 hingga 280.000 Rupiah perharinya. Melihat begitu besar pengaruh pencabutan subsidi gas, maka para pengusaha kecil ini berharap agar pencabutan subsidi hanya berlaku untuk pedagang besar. Kebijakan ini adalah wujud inkonsistensi pemerintah. Berdasarkan Perpres di atas usaha mikro juga merupakan sasaran untuk subsidi bahan bakar gas 3 kg.

Follow us

maupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *