Perangkap Kemiskinan Nelayan Makassar

Oleh: Azwar Radhif

Dampak dari pembangunan megaproyek CPI Kota Makassar merugikan nelayan sekitar pesisir pantai . Perubahan pendapatan yang signifikan mulai dirasakan nelayan pesisir. Tindakan yang dilakukan semena-mena tanpa informasi yang lebih jelas sudah meresahkan banyak nelayan.

maupa.co – Daeng Gassing kini harus bertaruh pada lautan, hidupnya sangat bergantung dari tangkapan cumi yang setiap harinya tak menentu. Jarak lokasi tangkap yang jauh dan kurangnya hasil tangkapan disekitar pesisir akibat reklamasi, menambah kesengsaraan Ayah dari 12 anak ini. Belum lagi jika air surut, ia tak dapat melabuhkan kapalnya karena akan kandas di bawah jembatan Citra Land. “Dulunya pendapatan nelayan disekitar pesisir ini bisa sampai Rp 400.000 perharinya, kami juga tidak harus pergi jauh melaut untuk mencari ikan. Karena hanya dengan menyerok dan menyebar jaring, 1 ember cat besar akan penuh ikan dan udang. Tapi kini, jika kami bisa dapat Rp 100.000 saja, rasanya sudah syukur sekali,” Ujar nelayan yang dijuluki angin barat ini.

Daeng Gassing adalah 1 dari 43 Keluarga nelayan yang tergusur akibat pembangunan megaproyek CPI. Mereka harus merelakan tanah penghidupannya dijadikan pusat keramaian untuk investasi dan bisnis. Penggusuran ini berlangsung tengah malam, tanpa informasi sebelumnya secara jelas, hanya SP yang disebar dijalan-jalan. Pasca penggusuran, masyarakat pesisir ini kemudian tercerai berai, ada yang pindah ke rusunawa, kontrakan hingga hidup dibawah kolong jembatan. Kini setelah reklamasi CPI, nelayan kian merugi. Dangkalnya air laut dibawah jembatan Citra Land merusak baling-baling kapal, mematahkan blok, membocorkan kapal, hingga menghancurkan kapal yang menabrak tembok jembatan.

Permasalahan ini menyeret nelayan dalam kondisi kemiskinan yang berlangsung terus menerus. Pendapatan yang diterima nelayan tak menentu, sementara biaya untuk melaut cukup besar. Tak jarang pula nelayan merugi, karena biaya yang besar dan pemasukan yang kurang. Daeng Gassing menjelaskan “Kita biasa merugi kalau hasil tangkapan kurang. Modal untuk melaut itu Rp 50.000, sedangkan beberapa kali penjualan cumi hanya mendapat Rp 20.000 – 30.000 selama kurang lebih 12 jam ditengah laut,” tuturnya. Harga cumi yang dijual ke pasar lelong seharga Rp 5.000 per ekornya, mereka harus mendapatkan 20 ekor cumi untuk bisa membawa pulang pendapatan kotor sebesar Rp 100.000. Belum lagi termasuk pajak hasil tangkap yang dijual ke pasar dengan biaya Rp 5.000 perkapalnya.

Kurangnya pendapatan ini berdampak pada akses kebutuhan keluarga nelayan, salah satunya pendidikan. Anak nelayan yang tidak mampu membiayai pendidikan, biasanya akan membantu ayahnya melaut. Di usia mudanya, anak nelayan akan merangkap menjadi tulang punggung keluarga, bersama ayahnya ia mengarungi dinginnya malam ditengah lautan lepas. Hal ini yang dialami Fajar, diumurnya yang baru memasuki usia 19 tahun ia terpaksa melepas status pendidikannya sejak kelas 4 SD. Di tahun 2009 silam, saat itu menurut beberapa nelayan pembangunan CPI tengah dimulai. Nelayan dan pendidikan bukan hal yang terpisah, pendidikan mampu membuka cakrawala berfikir manusia, terutama nilai kemanusiaan dan spritualitas. Pendapatan yang kurang dan akses pendidikan minim akan memperpanjang barisan kemiskinan yang dihadapi nelayan.

Daeng Gassing
Daeng Gassing, Salah satu nelayan Pesisir Kota Makassar

Hingga kini, mereka mengaku tak ada ganti rugi yang diterima dari pihak perusahaan.  Bantuan hanya diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk pergantian mesin, itupun diberikan kepada kelompok nelayan. Daeng Ngalli, Nelayan lainnya saat itu tengah memperbaiki kapalnya yang rusak di tepi jembatan CPI. “Ini contoh tidak ada bantuan, makanya saya kerja perahuku sendiri karena masalahnya kita ini individu, hanya kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan”, tuturnya. Daeng Ngalli dan temannya tak memiliki kelompok Nelayan. Akibatnya mereka harus menanggung sendiri kerusakan kapalnya.

Sementara itu, pada 17 Juli 2019 dilansir dari Kabarmakassar.com, Pemkot Makassar menerima 2.000 alat tangkap untuk nelayan yang diberikan Gubernur Sulawesi Selatan dalam tudang sipulung bersama 300 Nelayan. Hal ini diharapkan dapat menambah produktivitas nelayan. Dalam acara tersebut, Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulsel menerima keluh kesah nelayan yang hadir di kegiatan ini, “Jadi ungkapkan semua apa yang menjadi harapan dan keinginan nelayan di sini adalah kesempatan. Pemprov siap, bapak butuh apa kita siap,” jelasnya. Bantuan yang diberikan pemerintah kepada nelayan sebenarnya dapat meringankan sedikit beban nelayan, oleh karena itu perlu identifikasi nelayan dan masalah yang dihadapi, untuk memberi ruang partisipatif kepada nelayan di pinggiran Kota yang tengah menuju Kota dunia ini.

Fotografer: Azwar Radhif

Follow us

maupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *