PerDIK Keluhkan Pemangkasan Anggaran untuk Difable di Kota Makassar

Pengurus dan Anggota PerDIK Makassar
Pengurus dan Anggota PerDIK Makassar

Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) () melakukan riset ketersediaan anggaran dan aksesibilitas penyandang disabilitas di Kota Makassar beberapa waktu lalu. Menurut laporan PerDIK, selama kurun waktu 2017-2019, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dinilai belum mengalokasikan anggaran cukup. Selain itu, akses difabel terhadap fasilitas publik juga dirasa belum berpihak pada difable.

maupa.co – Riset PerDIK menetapkan dua indikator untuk mengukur keberpihakan pemerintah terhadap kehadiran difabel, yaitu alokasi anggaran yang disediakan dan partisipasi masyarakat difabel terhadap proses perencanaan pembangunan, termasuk ketersediaan sarana prasarana ramah difabel di Kota Makassar.

Direktur PerDIK Abd. Rahman Gusdur
Direktur PerDIK Abd. Rahman Gusdur

“PerDIK memfokuskan risetnya pada 7 (tujuh) sektor pembangunan yang membutuhkan perhatian lebih Pemkot Makassar, yaitu pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perlindungan sosial, perempuan dan anak, kependudukan dan pencatatan sipil, serta olahraga,” jelas Direktur PerDIK Abd. Rahman Gusdur.

Lebih jauh, Rahman Gusdur menjelaskan, ketersediaan alokasi anggaran untuk difabel dianggap menjadi hal yang penting. Hal ini untuk melihat sejauh mana perhatian pemerintah kota dalam memenuhi hak warganya yang difabel.  Serta apakah pemerintah telah menjalankan amanat Peraturan Daerah Kota Makassar Nomer 6 tahun 2013 serta Peraturan Walikota Nomer 61 tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Laporan riset PerDIK, jelas Rahman, juga menyebut terjadi pemangkasan anggaran  ketujuh sektor publik diatas mengalami pemangkasan anggaran pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perlindungan sosial, perempuan dan anak, kependudukan dan pencatatan sipil, serta olahraga. Pada 2019 Pemkot Makassar lebih memfokuskan penganggaran untuk belanja modal, berbeda dengan tahun 2017 dan 2018 yang lebih diarahkan pada belanja barang dan jasa.

“Kondisi ini sudah kami komunikasikan kepada Pemerintah Kota Makassar,” kunci Direktur PerDIK Abd. Rahman Gusdur.

Penulis: Azwar Radif
Editor: Syamsuddin Simmau
Foto: Dokumen PerDIK
Follow us

maupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *