Persengketaan Taman Patung Kuda Benteng Fort Rotterdam: Gambaran Ideal Kekeringan Hidup Bernegara

Penulis: Ilham Alfais

Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Tolak Penggusuran (ALARM). Foto by Muhaimin.
Konferensi Pers Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Tolak Penggusuran (ALARM). Foto by Muhaimin.

Persengketaan taman patung kuda Benteng Fort Rotterdam antara pihak BPCB Sulsel dan Aliamin bersama ALARM Tolak Penggusuran memasuki babak yang pelik. Pentingnya kedua belah pihak khususnya BPCB Sulsel untuk menggelar pertemuan agar mendapat jalan keluar atas persengketaan tersebut.

maupa.co – Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Tolak Penggusuran (ALARM Tolak Penggusuran) mengeluarkan siaran pers terkait kasus sengketa lahan taman Patung Kuda Benteng Ford Rotterdam Kota Makassar. Siaran pers itu memberitakan persengketaan antara Aliamin selaku pihak pengelola lahan sejak tahun 1995 hingga tahun 2020, dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan (BPCB Sulsel).

Sengketa itu bermula ketika pihak BPCB Sulsel ingin mengambil alih pengelolaan taman itu, menurut siaran pers ALARM pihak BPCB ingin mengalihfungsikan taman itu menjadi lokasi parkiran Benteng Fort Rotterdam. Aliamin selain terancam kehilangan hak mengelola taman juga terancam kehilangan tempat tinggal dan tempat usaha akibat sengketa ini.

Tanggal 25 Maret 2019 digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mempertemukan kedua belah pihak. RDP tersebut juga dihadiri oleh DPRD Komisi B, perwakilan Gubernur Sulawesi Selatan, perwakilan Walikota Makassar, Biro Hukum Kementrian Pendidikan dan Kebudayaa Republik Indonesia, perwakilan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulsel, perwakilan ALARM Tolak Penggusuran dan Kuasa Hukum Aliamin LBH Makassar.

Kesimpulan dari RDP tersebut menganjurkan penyelesaian secara kekeluargaan tanpa merugikan pihak manapun. Komisi B DPRD memberikan waktu 1 (satu) bulan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, serta mendorong peran pemerintah Kota Makassar dalam penyelesaian persengketaan tersebut. Namun, berdasarkan siaran pers ALARM Tolak Penggusuran, belum ada pertemuan lebih lanjut setelah RDP tersebut.

Baca juga: Reklamasi, “Petaka” Nelayan dan Ekosistem Laut Takalar-Makassar

Dilansir dari Tribunmakassar, pada hari Kamis 9 Januari 2020 pihak BPCB Sulsel melakukan pembabatan habis pada taman Patung Kuda tersebut. Sedangkan, menurut siaran pers ALARM Tolak Penggusuran, aksi itu telah dilakukan sejak 2 Januari 2020. Pihak BPCB Sulsel menilai aksi mereka tidak melanggar hukum.

Ketua BPCB Sulsel, Laode Muhammad Aksa, mengatakan “Di depan itu (taman patung kuda) bersertifikat, dimiliki oleh negara yang diserahkan ke Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, itu tanah ya sampai di aspal bersertifikat” dikutip dari tribunmakassar.com. Laode menilai aksi itu sebagai kegiatan kerja bakti oleh pihak BPCB Sulsel karena keadaan di taman itu tidak terawat dan seperti hutan.

Peliknya persoalan ini dikarenakan minimnya komunikasi antara kedua belah pihak. Padahal pada keputusan RDP sebelumnya telah dianjurkan melakukan komunikasi lebih lanjut. Namun, lebih dari pada persoalan komunikasi, keterangan kepala BPCB Sulsel mengisyaratkan kekeringan kehidupan bernegara. Kekeringan yang dimaksud adalah minimnya etika dan kehangatan dalam hubungan sosial kita.

Persengketaan ini hanya salah satu contoh dari sekian banyak kasus yang mengedepankan ketegangan demi ketegangan dan (mungkin akan) berakhir dengan kebencian.

Apakah memang tidak ada jalan menuju kesepakatan atau mungkin kita yang senantiasa mempertahankan naluri untuk menghancurkan satu sama lain. Mari merefleksikan kembali, untuk apa kehadiran negara dalam keberlangsungan hidup masyarakat.

 

Follow us

maupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *