Polemik RUU dalam Spiral Kekerasan

Demonstran Dipukuli Aparat
Demonstran Dipukuli Aparat

maupa.co – Gerakan protes terhadap berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) di Indonesia menemui jalan buntu. Terdapat beberapa demonstran yang harus meregang nyawa. Kekerasan demi kekerasan terus berlangsung, Terhitung sejak senin, 23 September 2019, hingga 30 September 2019. Apakah persoalan akan selesai dengan jalan kekerasan atau akan memperumit masalah.“Kekerasan akan menimbulkan kekerasan baru” Dom Helder Camara. Kutipan ini adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi Indonesia saat ini.

Dom Helder Camara adalah tokoh perdamaian dunia. Ia aktif dalam menangani konflik di berbagai wilayah di dunia, baik di Amerika maupun di Eropa. Ia dikenal dengan kampanye Action for Justice and peace (AJP), kampanye ini adalah seruan untuk melakukan aksi menuntut keadilan dengan cara yang damai.  Ia lahir di negara bagian Ceara Brazil pada tahun 1909 dan meninggal di Recife pada tahun 1999. Ia telah memperingatkan kita tentang bahaya kekerasan dalam bukunya Spiral Kekerasan (2005). Ia menamai teori kekerasannya itu dengan sebutan “Spiral Kekerasan”.

Menurut Camara terdapat tiga jenis kekerasan yang berlangsung secara simultan. Kekerasan pertama ialah rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat atau suatu kelompok. Kekerasan pertama ini menurut Camara membawa seseorang berada dalam kondisi sub-human. Ciri dari kondisi sub-human ini adalah kemiskinan, penghinaan, ketidakberdayaan, tanpa kepastian dan kekhawatiran akan masa depan. Biasanya, kondisi sub-human ini akan direspon dengan pembrontakan bagi kelompok yang merasakan ketidakadilan. Pembrontakan ini ialah bentuk kekerasan kedua. Kekerasan kedua selanjutnya akan disusul dengan kekerasan ketiga yaitu represi negara. Represi negara adalah saat dimana negara menggunakan perangkat kepolisian dan atau tentara untuk mengamankan kondisi. Negara melakukan represi terhadap pembrontakan atas nama menjaga “ketertiban umum dan stabilitas politik dan ekonomi”. Represi negara ini menurut Camara hanya akan memperparah kondisi ketidakadilan, kekerasan nomor satu.

Suasana Demonstrasi. Foto by Imran Herman

Teori spiral kekerasan sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini khususnya di Kota Makassar Sulawesi Selatan. Menurut catatan tim maupa.co pada kerusuhan selasa, 24 September 2019, di depan kantor DPRD Sulsel, dimulai dengan lemparan batu dan pengrusakan oleh massa aksi atau oknum massa aksi. Lemparan batu dan pengrusakan sebagai manivestasi atas rasa ketidakadilan. Selanjutnya aksi itu direspon berlebihan oleh aparat keamanan dengan menembakkan gas air mata dan water cannon, serta pemukulan terhadap massa aksi. Aksi aparat ini memperparah rasa ketidakadilan atau kekerasan pertama. Maka, jatuhlah Kota Makassar dalam spiral kekerasan.

Kondisi ketidakadilan menurut Camara dapat dilawan dengan cara-cara yang damai namun tegas. Bahwa amarah dan kebencian dapat dimanivestasikan melalui cara yang lembut dan persuasif. Misalnya, melakukan dialog untuk menemukan solusi atas permasalahan. Keadaan saat ini membuat fokus kita teralihkan dari kekerasan pertama dan terjebak pada konflik kekerasan. Terjebak pada spiral kekerasan.

Menariknya ialah kekerasan demi kekerasan terjadi namun masih terdapat elemen masyarakat yang belum mengerti atau tidak tahu tentang pokok persoalan. Masyarakat masih belum tahu tentang apa yang sedang diperjuangkan oleh kelompok mahasiswa ini. Artinya bahwa isu yang digulirkan belum seutuhnya menjadi wacana populis. Isu itu masih berada dalam pembicaraan elit termasuk di kalangan mahasiswa yang hanya dipahami oleh elit mahasiswa saja. Apakah mahasiswa ingin menjadi eksklusif dan elitis?, bahwa diskursus penolakan terhadap berbagai RUU tidak perlu diketahui rakyat bahkan oleh sebagian mahasiswa itu sendiri.

Sisi lainnya ialah tindakan represif aparat keamanan. Tindakan-tindakan yang dilakukan aparat merupakan pelanggaran HAM berat. Tindakan itu telah termasuk dalam tindakan yang inkonstitusional. Menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 33 ayat 1 menyebutkan “setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”. Selanjutnya dalam pasal 33 ayat 2 menyebutkan “setiap orang behak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa”. Tindakan represif aparat telah memenuhi syarat dalam pelanggaran pasal diatas. Namun anehnya, model pengusutan dan penghukuman berupa pencopotan beberapa Kapolda. Model ini sungguh tidak menyelesaikan masalah dan tetap akan berulang kisah represif aparat lainnya karena tidak menimbulkan efek jera. Selanjutnya hal ini dapat berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat akan penegakan hukum. Kompolnas harus bertanggung jawab dan menunjukkan kinerja yang efektif sebagai pengawas kepolisian. Tugas kompolnas sebagai pengawas kepolisian tertuang dalam Perpres No. 17 Tahun 2011.

Jajaran Aparat tengah bersiap

Negara adalah yang paling bertanggung jawab. Namun anehnya negara seperti kaget ketika aksi protes ini terjadi massif di berbagai wilayah di Indonesia. Negara yang dimaksud adalah lembaga-lembaga tinggi negara. Protes mahasiswa dan beberapa elemen yang terlibat tidak boleh dilihat sebagai fenomena tunggal. Aksi protes ini terindikasi adalah buntut panjang dari tingkah jenaka para pemegang kendali negara. Tingkah jenaka itu misalnya  “papa minta saham”, “pembentukan pansus KPK”, “kamar tahanan mewah para koruptor” dan lainnya sebagainya.

Mengapa para pemegang kendali atas negara tidak melihat protes ini adalah kejenuhan orang-orang pada negara dan tingkah laku elitnya?. Dilansir dari cnnindonesia.com menurut survey LSI-ICW pada oktober 2018, KPK adalah lembaga negara yang paling tinggi indeks kepercayaannya yaitu sebesar 85% dari 2000 responden yang diteliti. Sedangkan indeks kepercayaan terhadap DPR hanya 60%. Hal ini juga perlu dipikirkan oleh negara, bahwasanya gelombang protes tidak hanya membawa isu RUU tapi juga kejenuhan atas perilaku elit.

Editor: Ilham Alfais

Fotografer : Imran Herman

Follow us

maupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *