Presiden DPP KAI: Ada Pasal “Mandul” dalam UU Advokat

Pengangkatan AvoKAI di Makassar
Pengangkatan AdvoKAI di Makassar

Masih ada pasal mandul dalam Undang-Undang Advokat Indonesia. Sehingga advokat masih didiskriminasi dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum. Penilaian ini dikemukakan Presiden Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI), Adv. H. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, SH. MH. CLA. CIL. CLI. CRA saat menyampaikan sambutannya pada Sidang Terbuka DPP KAI dalam rangka Pengangkatan Advokat Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar pada Sabtu (19/2/2022).

maupa.co – Presiden DPP KAI, Tjoetjoe Sandjaja Hernanto menjelaskan, advokat masih sering menghadapi kendala teknis untuk menegakkan keadilan bagi kliennya. Misalnya, dalam kasus tertentu, seperti kasus tanah, advokat masih dipersulit ketika meminta salinan bukti kepemilikan dari Badan Pertanahan untuk digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Masalah lainnya, dalam menghadirkan saksi. Advokat tidak dapat memaksa seseorang untuk menjadi saksi suatu kasus hukum di persidangan. Sehingga, ketika tidak ada yang bersedia menjadi saksi pada kasus tersebut maka advokat kesulitan membuktikan kasus yang ditangani.

Suasana Pengangkatan AvoKAI di Makassar
Suasana Pengangkatan AdvoKAI di Makassar

Menurut Pak Tjoetjoe, sapaan akrab Presiden DPP KAI, berbeda dengan polisi dan jaksa yang memiliki hak dan wewenang memaksa atau menyita, advokat tidak diberi hak dan wewenang tersebut. Jelas ini merupakan bentuk diskriminasi. Karena, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat jelas menegaskan bahwa advokat juga adalah penegak hukum.

“Ada pasal mandul dalam Undang-Undang Advokat. Ini yang harusnya menjadi perhatian kita bukan sibuk memperdebatkan soal single-bar atau multi-bar,” tanda Tjoetjoe menyinggung masih maraknya perdebatan di kalangan pengurus organisasi advokat tentang sistem organisasi advokat di Indonesia saat ini,  

Penelusuran maupa.co menunjukkan bahwa pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan, “Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Pada pasal ini, tidak ada diksi yang menegaskan bahwa advokat dapat “memaksa” dan atau menyita sesuatu sebagai alat bukti.

Kepada adokat KAI atau lazim disebut AdvoKAI, Tjoetjoe menegaskan agar tidak melanggar hukum, tidak melanggar sumpah Advokat dan tidak melanggar Kode Etik Advokat serta bersikap profesional dalam menegakkan keadilan bagi kliennya.  

Penyerahan Nama-Nama AvoKAI dari Sekretaris Umum KAI kepada Presiden KAI di Makassar
Penyerahan Nama-Nama AdvoKAI dari Sekretaris Umum KAI kepada Presiden KAI di Makassar

“KAI adalah satu-satunya organisasi yang menerapkan sistem berbasis data kependudukan sebagai satu identitas AdvoKAI. Sehingga setiap advokat anggota KAI dapat mengecek validitas datanya secara online. Sistem ini dilengkapi dengan barcode sehingga keaslian keanggotaan AdvoKAI dapat dipertanggung jawabkan. AdvoKAI harus percaya diri dan tidak boleh ragu dalam menegakkan keadilan bagi kliennya. Karena Legalitas KAI sah, termasuk merek KAI sebagai kekayaan intelektual sudah diakui oleh negera,” tandas Presiden DPP KAI, Adv. H. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, SH. MH. CLA. CIL. CLI. CRA.

 

Syamsuddin Simmau

Syamsuddin Simmau

Ingatan adalah monumen sesungguhnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *