Refleksi Rentetan Bencana Ekologis Sulawesi Selatan di Tahun 2019 Oleh WALHI Sulsel

Penulis: Kiky Susanti
Editor: Muhammad Fauzy

Konferensi pers Walhi Sulsel catatan akhir tahun 2019 di Kantor Walhi Sulsel. Foto by Kiky Susanti/maupa.co
Konferensi pers Walhi Sulsel catatan akhir tahun 2019 di Kantor Walhi Sulsel. Foto by Kiky Susanti/maupa.co

maupa.co – Setelah mengadakan konferensi pers di ujung tahun 2019 yang bertempat di Jl. Aroeppala, Kompleks Permata Hijau Lestari Blok Q1 No. 8, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin mengatakan bahwa dari 24 kabupaten/kota yang berada di Sulawesi Selatan, terdapat 20 kabupaten/kota yang terkena dampak bencana ekologis. Bencana yang sering dirasakan oleh rakyat Sulawesi Selatan yakni Banjir, Abrasi, Kebakaran Hutan, Longsor dan Angin Puting Beliung.

“Dari 6 jenis bencana ekologis Sulsel, yang paling sering dirasakan rakyat adalah angin puting beliung sebanyak 40 kali atau setara dengan 46,5 % dari 80 kejadian bencana ekologi sepanjang 2019. Disusul dengan banjir sebesar 29,1 %, tanah longsor 9,3 %, kebakaran hutan 7,0 %, kekeringan 5,8 % dan terakhir abrasi/gelombang air laut sebesar 2,3 % dengan jumlah korban dari bencana ekologis ini sebanyak 1.032.852 jiwa. Hal ini disebabkan eksploitasi sumber daya alam dan perusakan lingkungan yang berlebihan dalam meraup keuntungan tanpa memikirkan keberlanjutan lingkungan dan keselamatan hidup rakyat.” Kata Muhammad Al Amin Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Selatan dalam ‘konferensi pers di kantornya, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (31/12/2019).

Muhammad Al Amin mengungkapkan bahwa rentetan bencana ekologis Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sepanjang sejarah Sulsel, bencana ekologis yang paling parah pada bulan Januari 2019 yang menimbulkan banyak kerugian baik secara materiil maupun non materiil.

Direktur Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin dalam konferensi pers. Foto by Kiky Susanti/maupa.co
Direktur Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin dalam konferensi pers. Foto by Kiky Susanti/maupa.co

“Kerugian secara meteriil dari bencana ekologis ini kebanyakan di tanggung oleh masyarakat  sendiri dengan nilai kerugian sebesar Rp. 2,3 triliun atau setara dengan 25 % Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) Sulsel dan atau setara dengan seluruh jumlah biaya untuk pendidikan di Sulawesi Selatan. Hal ini terjadi disebabkan oleh jumlah tutupan hutan daerah aliran sungai (DAS) Jeneberang di Kabupaten Gowa hanya sebesar 16,82 %, yang seharusnya luas tutupan hutan sebagai catchment area atau daerah resapan air 30 % dari luas DAS Jeneberang. Bencana banjir ini menyasar di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan seperti, Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto,” ujarnya.

Bencana ekologis, sampai detik ini belum ada perhatian serius dan respon baik dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Muhammad Al Amin mengungkapkan seharusnya fakta ini menjadi landasan pemerintah untuk memperbaiki dan memulihkan kembali lingkungan yang sudah terlanjur rusak.

“Pemerintah Sulsel perlu membuat strategis baru dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan menyelamatkan hidup rakyat dengan mereview kembali semua perizinan yang berpotensi merusakan lingkungan dan keselamatan hidup rakyat. Jika hal ini tidak dilakukan secepatnya, bencana ekologis akan tetap ada,” ujarnya.

Muhammad Al Amin selaku Direktur Walhi Sulsel juga menyimpulkan bahwa jika lingkungan terus menerus mengalami kerusakan, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

“Tidak ada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di tengah kerusakan lingkungan hidup. Artinya apa, bahwa jika kerusakan lingkungan hidup terus terjadi, maka pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat tidak akan berada. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat akan ada jika lingkungan hidupnya baik,”kunci Al Amin.

 

 

Follow us

maupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *