Reformasi, Kecemasan Yang Tidak Selesai

Oleh: Darnas Darwin, SH. MH

Foto by @http://konfrontasi.com
Foto by konfrontasi.com

Euphoria perubahan sosial masyarakat Indonesia, dimulai sejak dianggap bergantinya suatu tatanan pemerintahan Indonesia, reformasi istilah yang dipilih, reformasi menjadi topik-topik diskusi diruang seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada waktu itu.

maupa.co – Salah satu perubahan paling mendasar adalah perubahan dasar Negara yang disebut konstitusi, setelahnya disusunlah berbagai agenda yang berisi hal-hal yang perlu dibenahi di Indonesia baru, supremasi hukum merupakan salah satu agenda utama, yang dianggap sebagai pilar Negara (definisi Pilar Negara ini digunakan sebagai bentuk praksis dari agenda utama tegaknya Negara).

Foto by kompas.com
Foto by kompas.com

Reformasi pada prinsipnya bukanlah perubahan universal, melainkan hanya perubahan tatanan-tatanan tertentu, yang sudah dievaluasi sebelumnya, tatanan yang menjadi agenda utama untuk diubah, merupakan tatanan yang mendesak dan bisa dilakukan dalam tempo yang singkat, karena itu kalau konsekuen dengan orde yang akan dibangun di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa reformasi adalah tempat persinggahan untuk menyusun agenda menuju orde berikutnya.

Berbicara soal tatanan, maka pembicaraan tidak bisa lepas dari pembicaraan hukum, apalagi secara jelas Negara (kontrak sosial kita) yang kita sebut konstitusi itu, memilih hukum sebagai pondasinya (lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia), maka dari segala aspek kehidupan sosial yang harus berubah terlebih dahulu adalah tatanan sosialnya yang disebut hukum. Hukumlah yang membatasi kewenangan penguasa, hukumlah yang mendistribusikan hak dan kewajiban, hukumlah yang mentransformasikan cabang-cabang kepentingan dan kebutuhan sosial maupun individu.

Dimana orang-orang berkumpul, disitulah banyak kepentingan berlomba 

Ilustrasi by pngdownload.id
Ilustrasi by pngdownload.id

Karena itu, reformasi menjadi tumpuan harapan perubahan rakyat dan masyarakat Indonesia, namun demikian, seperti kata orang bijak “dimana banyak orang berkumpul, disitulah banyak kepentingan berlomba”, maka tidak heran ketika reformasi selain sebagai harapan bagi masyarakat untuk menikmati minimal hak dasarnya (sandang, papan, pangan-hak ekonomi-, berbicara,berpendapat-Hak berpikir-, beribadah- hak beragama-), juga menjadi harapan para penikmat kekuasaan, menjadikan reformasi sebagai tunggangan memperoleh dan memperbesar kekuasaannya. Seperti kata pepatah“ mati satu tumbuh seribu”, begitulah perumpamaan sistim kekuasaan yang ada didunia, tak terkecuali Indonesia.

Hari-hari ini muncul isu-isu rasial, isu ras yang  ‘dianggap sial’, hal ini bukan barang baru, munculnya istilah hak asasi manusia (deklarasi sampai konvensi HAM misalnya) karena pada waktu itu baik di Amerika maupun Francis ada ras-ras tertentu yang tidak dianggap sebagai manusia (konteks perbudakan), pembicaraan hak asasi manusia kembali popular pada waktu itu, setelah terjadi peristiwa holocaust, Hitler dengan Nazi-nya. Hari-hari ini muncul hal serupa, apakah itu pengulangan dari sejarah kelam manusia dimasalalu?, tentu bukan. yang muncul hari-hari ini adalah manusia bebas yang berdialektika dengan pikirannya, dengan kecanggihan pikirannya, manusia sosial hari-hari ini memperebutkan suatu pulau tak bertuan yang bernama demokrasi, semua mau menuju kesana tetapi tidak ada yang tahu pulau semacam apakah yang nantinya akan ditemui disana, beragam informasi diterima, beragam persfektif, menganalisa seperti cerita enam orang buta menganalisa seekor gajah, kesimpulan itu hanya sebatas pengertian, masing-masing pandangan.

Demokrasi dalam wacana politik merupakan suatu pengertian halusinatif, tak sedikit pandangan orang-orang tentangnya sebut saja Bertrand Russell, ( 1872-1970) yang menganggap demokrasi itu hanya sebatas pengertian pemilihan pemangku kekuasaan “demokrasi adalah proses di mana orang-orang memilih seseorang yang kelak akan mereka salahkan.

Pandangan ini memberi kita pengertian bahwa apa yang diributkan hari-hari ini, yang dipuja-puja secara serentak, dibumbuhi konstitusi, ternyata hanya bahan olok-olok yang menggores luka yang ‘ditertawakan’. Tentu ini bukan lelucon, tetapi satire semacam ini lebih membuka pikiran kita untuk mengatakan“ oh, iya, ya..? betul juga”. Kan kita sudah mengganti pemimpin tapi sikap kita tetap sama“ menyalahkan”. Kalau begitu apa yang salah?,  yang salah adalah sudut pandang kita, mungkin kita belum mengerti permainannya, “Anda harus belajar aturan permainan. Dan kemudian anda harus bermain lebih baik dari orang lain”, begitu Kata  Albert Einstein (1879-1955).

Ada sebuah judul tulisan yang dibuat oleh orang istana “ Melawan Politik Ketakutan”, dalam tulisan tersebut di perkenalkan istilah “demonisasi”, yaitu suatu ide yang dianggap berbahaya karena ada anggapan sebahagian manusia akan menganggap manusia lainnya bukan manusia.

Istilah demonisasi ini dalam ilmu pengetahuan posmodern masuk dalam cabang ‘asalogi’. Demonisasi adalah suatu istilah yang sengaja dibuat untuk menganulir gelombang kesadaran sosial masyarakat, untuk tidak melakukan demonstrasi, mengingat revolusi Prancis, tumbangnya oligarki Inggris (borjuasi), yang dipelopori oleh kemenangan kesadaran rakyatnya, menumbangkan penguasa. Satu-satunya kemenangan rakyat dalam demokrasi adalah terpilihnya pemimpin yang bertanding dalam pengambilan kekuasaan. Itu istilah kemenangan rakyat dalam kamus demokrasi versi kekuasaan. Sedangkan, kemenangan rakyat dalam kamus demokrasi versi rakyat,Istilah menang kalah dalam demokrasi itu tidak ada, yang ada adalah berhasil dan tidak berhasil. Kalau dianggap bahwa terpilihnya salah satu kandidat yang berebut kuasa itu, adalah kemenangan rakyat, maka itu bentuk apresiasi ‘siomong kosong’, sebab kemenangan itu kemenangan kandidat, antara dua atau tiga orang,  rakyat hanya partisan yang ikut tertawan namun tidak kmendapat apa-apa, kemenangan rakyat hanya bisa diukur setelah selesai masa bakti kekuasaan, apakah berhasil atau tidak.

Politik ketakutan berhadapan politik harapan. 

Darnas Darwin, SH. MH
Darnas Darwin, SH. MH

Judul yang padat itu, ingin menawarkan konsep perlawanan dengan istilah Politik harapan“ politik ketakutan harus dilawan dengan politik harapan. Politik yang membawa optimisme bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat”. Demikian kalimat yang saya kutipkan. Setelah menganalisa apa yang ditawarkan ternyata bukan tawaran yang membebaskan status politik kita dari belenggu masalah, sebab optimisme yang ditawarkan merupakan istilah absurd dalam konsep kekuasaan, lahirnya suatu penguasa baru karena adanya optimisme dari rakyat, kesejahteraan rakyat juga istilah yang absurd, karena selama ini dengungan itu sudah didengarkan hampir bersmaan dengan setiap bibir kekuasaan bergerak. Tapi ukurannya apa? Kita belum tau. Satu hal yang pasti bahwa kita masih cemas sampai sekarang karena kekuasaan tidak pernah atau belum pernah berbicara kongkrit, seperti kemiskinan, lapangan kerja, pendidikan asal-asalan,semua variabel kesejahteraan itu tak terjamah oleh lidah kekuasaan, mungkin bahkan dalam konsep.

Anxiety Disorder, dalam istilah medis psikiatri, artinya ada gangguan kecemasan, atau kecemasannya terganggu, artinya ada yang mengganggu, hal yang mengganggu itu dalam konteks politik adalah kekuasaan dan yang terganggu adalah kebebasan, artinya individu-individu sosial cemas akan perlakuan kuasa padanya. Takut kebebasannya terganggu, terganggu karena ruang-ruang kreativitasnya dibatasi,  kreativitas bekerja, kreativitas berfikir, kreativitas bertindak laku, semua kecemasan itu mau diubah dalam agenda reformasi, tetapi sepertinya reformasi masih menyisihkan kecemasan itu, kalau begitu dapat dikatakan bahwa dalam reformasi pun kecemasan kita tidak selesai.

Editor : Muhammad Subhan

 

Follow us

maupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *