Reklamasi, “Petaka” Nelayan dan Ekosistem Laut Takalar-Makassar

Penulis: Muhammad Fauzy

 

Reklamasi dan penambangan pasir berakibat buruk di Takalar dan Makassar. Foto by: Azwar Radhif
Reklamasi dan penambangan pasir berakibat buruk di Takalar dan Makassar. Foto by: Azwar Radhif

Penambangan pasir di pesisir laut Takalar dan Makassar membawa bencana, bukan hanya bagi nelayan tapi juga bagi ekologi.

maupa.co – Penambangan pasir yang dilakukan di 2(dua) daerah Sulawesi Selatan tepatnya di Takalar dan Makassar oleh beberapa perusahaan, menimbulkan banyak masalah terutama bagi nelayan dan petani rumput laut.

Menurut hasil riset GAKKUM Sulawesi pada tahun 2017 kegiatan penambangan itu telah berjalan selama 3 bulan. Setidaknya ada 6 perusahaan yang terkait dengan penambangan pasir tersebut, dan 3(tiga) diantaranya memiliki relasi yang kuat dengan Gubernur Sulawesi-Selatan. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT. Banteng Laut Indonesia, PT. Nugra dan PT. Berkah Bumi Utama.

Kemudian pemerintah berinisiasi untuk melakukan konsultasi publik dengan nelayan dan perusahaan terkait. Namun nelayan dan masyarakat secara tegas  menolak kegiatan penambangan tersebut.

Akhirnya Aliansi Selamatkan Pesisir melakukan aksi protes di Jalan A.P. Pettarani Makassar pada Jum’at 27 Desember 2019. Aliansi Selamatkan Pesisir menilai bahwa area tambang tak sebanding dengan luas wilayah Galesong Utara. Perkiraan sementara, puluhan desa akan terkena imbas dari penambangan pasir tersebut karena area penambangan lebih luas dari luas wilayah Galesong Utara.

Aksi penolakan reklamasi dan penambangan pasir pesisir Takalar dan Makassar oleh Aliansi Selamatkan Pesisir(27/12). Foto by Fauzy/maupa.co
Aksi penolakan reklamasi dan penambangan pasir pesisir Takalar dan Makassar oleh Aliansi Selamatkan Pesisir(27/12). Foto by Fauzy/maupa.co

Koordinator Aliansi penolakan penambakan pasir Takalar dan Makassar, Muhaimin Arsenio disela aksi mengatakan bahwa pemerintah telah mengabaikan peraturan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, yang dituangkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 2014 pasal 35. “Janji gubernur kemarin sudah menyatakan dengan tegas bahwa tidak akan memberikan alokasi ruang tambang di Pesisir Takalar. Tapi nyatanya hari ini pemerintah provinsi masih memberikan ruang untuk membahas konsultasi publik. Seharusnya pernyataan gubernur ini bisa menjadi landasan. Bupati Takalar juga sudah menyampaikan ke provinsi untuk segera mengeluarkan surat tambang di pesisir itu”ucap Koordinator Aliansi, Muhaimin Arsenio.

Baca juga: Perangkap Kemiskinan Nelayan Makassar

Peraturan tersebut menyatakan secara jelas bahwa dilarang melakukan penambangan pasir, jika dapat merusak ekosistem perairan. Kemudian pada pasal 35 ayat 1 berisi larangan aktivitas penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Data menunjukkan bahwa pemerintah tak memperhatikan dan mempertimbangkan nasib 277 orang nelayan kehilangan ruang profesinya. Bukan hanya kehilangan akses dan area, reklamasi juga menurunkan pendapatan nelayan dan petani rumput laut Galesong dan Makassar, ekosistem laut rusak dan mengakibatkan terjadinya abrasi yang parah.

Aliansi Selamatkan Pesisir memandang bahwa reklamasi pesisir dan aktivitas penambangan telah melanggar Hak Asasi Manusia, memperburuk ekologi dan berdampak negatif bagi kehidupan sosial nelayan. “Kami akan konsisten melakukan perjuangan ini sampai betul-betul perusahaan yang mengajukan perizinan itu harus dibatalkan. Kami tidak akan tinggal diam, kami akan konsisten. Karena kami betul-betul melakukan perjuangan ini atas nama  masyarakat dan nelayan galesong. Kami tidak akan mundur sedikitpun!”ungkap Muhaimin, Kordinator Aksi.

Baca juga: Pendidikan, “Barang” Mahal Bagi Nelayan

Muhaimin menambahkan bahwa peraturan harusnya dijalankan dan menjadi landasan yang kokoh dalam kasus ini.“Undang-undang No. 1 Tahun 2014 harusnya dijadikan sebuah landasan, bahwa aktifitas penambangan pasir laut itu telah merusak lingkungan. Untuk apa lagi diberikan akses?”bebernya.

Aliansi Selamatkan Pesisir berharap kedepannya bahwa pemerintah yang berperan sebagai pelaksana peraturan juga harus taat terhadap peraturan yang telah ada. “Kami berharap bahwa pemerintah harus patuh terhadap hukum, Kasihan dengan nelayan Takalar”ucap Muhaimin.

Follow us
maupa

maupa

Kehidupan Berkelanjutan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *