RUU Cipta Kerja Ancaman Kerusakan Ekologi

Rancangan Undang-Undang Omnibuslaw (RUU Cipta Kerja) terus menuai protes dari kelompok masyarakat. Ratusan kelompok masyarakat dan mahasiswa kembali berdemonstrasi menolak RUU Cipta Kerja ini di Depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Kamis,16/7/20). Demonstrasi berakhir ricuh. Puluhan pengunjuk rasa diamankan polisi.

Foto: Law Unhas
Foto: Law Unhas

maupa.co – RUU Cipta Kerja mendapat penolakan dari masyarakat. RUU ini menyasar berbagai sektor kehidupan yang dinilai dapat merusak keseimbangan hidup masyarakat. Bukan hanya persoalan kemanusiaan seperti masalah ketenagakerjaan dan kepemilikan lahan saja, masalah kerusakan lingkungan juga dinilai dapat menjadi ancaman apabila RUU ini disahkan.

Berbagai kelompok aktifis ekologi turut menggelorakan penolakan RUU ini, termasuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel. Riski Saputra, Staff Advokasi Walhi Sulsel menjelaskan beberapa masalah yang terjadi apabila RUU ini disahkan.

Riski Saputra, Staff Advokasi Walhi Sulsel
Riski Saputra, Staff Advokasi Walhi Sulsel

“Pertama, di Omnibus Law Cipta Kerja, ketentuan mengenai dokumen usaha pengelolaan dan pemantauan lingkungan atau UKL/UPL dihilangkan. Ini ancaman nyata dari usaha yang sebenarnya berpotensi buruk terhadap lingkungan. Kedua, terkait proses penyusunan AMDAL, pelibatan pemerhati lingkungan juga dihilangkan, pengusaha cukup melibatkan masyarakat yang terdampak langsung pada kegiatan. Padahal ada juga masyarakat yang tidak terdampak langsung karena eskalasi dari dampak lingkungan harus dilihat dengan pendekatan bentang alam. Jadi aktivitas di hulu DAS misalnya, secara tidak langsung juga berdampak pada masyarakat di tengah dan hulu DAS,” ujarnya.

Beberapa persoalan ini ditengarai menjadi akibat dari berbagai kemudahan perizinan yang nantinya diberikan kepada perusahaan terkait melalui RUU ini. Namun, berbagai kemudahan ini dianggap dapat menyebabakan kerusakan lingkungan sekitar.

“Ketentuan mengenai pencabutan izin lingkungan juga dihapus. Padahal aktifitas suatu proyek dapat saja menyebabkan kerusakan lingkungan yang tentu saja harus ditindaklanjuti dengan pencabutan izin lingkungan,” sambung Staff Advokasi Walhi Sulsel ini.

Melalui pengesahan RUU ini, DPR-RI menganggapnya sebagai upaya titik balik perekonomian Indonesia, setelah babak belur dihantam pandemi covid-19. Dengan kemudahan proses perizinan, nantinya investor akan mulai berdatangan untuk membangun ekonomi setempat. Namun, hal ini dinilai merupakan bentuk pengabaian terhadap kelestarian alam, “Kedepan, tren pengabaian terhadap lingkungan akan semakin meningkat, mengingat banyak ketentuan-ketentuan penting terkait perlindungan lingkungan yang direduksi,” pungkas Riski.

Penulis: Azwar Radhif
Editor: Muhammad Fauzy

Follow us

maupa