Ruu Digenggam Hipotesa (Pembentukan Hukum, RUU-KUHP, dan UU-Tindak Pidana Korupsi)

Sebagai suatu bangsa, Indonesia memiliki banyak suku bangsa, memiliki banyak keyakinan, dan budaya, hal ini berimplikasi pula terhadap tata nilai yang ada. Dalam literatur hukum keberadaan nilai-nilai tersebut tidak boleh dimatikan, tetapi boleh dikooptasi dengan istilah yang lebih halus “kodifikasi”.

Selain itu, perkembangan zaman dan modernisasi yang begitu cepat juga mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Perkembangan ini menduduki dua tempat yang berbeda pada tiap-tiap subjek hukum sebagai subjek hukum administrative  perkembangan tata nilai ini oleh Carl Von Savigny (ahli hukum Jerman: 1779-1861 ) disebut Volkgeist, atau perkembangan menurut zaman elit (zamannya para elit), elit yang dimkasud adalah pengambil kebijakan, sedangkan aspek yang kedua disebut zeitgeist jiwa zaman itu sendiri, kedua aspek ini selalu tidak sejalan oleh karena itu muncul suatu istilah dikalangan para pemikir hukum “ hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman”, artinya zaman sebagai waktu selalu berlomba dengan zaman yang ingin dibentuk atau oleh elit (penguasa), sikap bathin subjek tatanilai yang ingin dibentuk pada umumnya berbeda dengan sikap bathin para penguasa.

Perbedaan itulah yang sering berdampak pada pencarian identitas hukum, yang oleh elit politik pencarian identitas itu konsekuen dengan kepentingan politik individual, sementara oleh insan budaya (masyarakat yang sarat tatanilai batiniah) pencarian identitas hukum selalu ingin disamakan dengan latar belakang tata nilai yang dipatuhinya.

Dalam salah satu butir Pancasila ditekankan “persatuan”, persatuan inilah yang menjadi dinamika pada bangsa (heterogen) yang bersuku-suku bangsa. Sebab bagaimanapun, setiap suku bangsa akan membawa identitas sukunya sendiri. Disisi lain persatuan juga merupakan hal yang penting sebagai pegangan untuk mencari identitas, hal inilah kemudian yang melatarbelakangi kalimat popular hari-hari ini, “ hukum berselingkuh dengan politik di gedung parlemen”. Bukankah untuk menemukan identitas, kita harus berani mengambil sikap berbeda namun atau tetap berpura-pura berkompromi?,

Pencarian identitas hukum Indonesia memang pelik, dan hari-hari ini kita bisa melihat, pro dan kontra, pro dan kontra itu tentu ditunggangi oleh nalar kritis dan nalar anarkis, dua penunggang ini sulit menentukan subjeknya dikarenakan bersifat subjektif, sehingga klaim yang muncul juga bersifat subjektif, antara yang benar dan yang salah berdiri pada jurang yang sama, yaitu arogansi nihil toleransi.

Tak mengherankan ketika hukum dicitrakan sebagai penjaga ketertiban, justru sebaliknya menjadi pemangsa ketertiban itu sendiri. Citra hukum yang ditunggangi oleh subjek indentitas, menjadi kan hukum bukan lagi netral tetapi dipaksa berpihak dan menjadi agresif melalui agresi penunggangnya. Ada pameo menyatakan“ hukum tanpa kekuasaan, akan pincang, dan kekuasaan tanpa hukum akan sewenang-wenang”, kalau ditelusuri sejak keberadaannya, justru hukum yang sejak lahirnya sudah ‘bersetubuh’ dengan kekuasaan, kita menemukan bahwa dengan hukumlah kekuasaan sewenang-wenang. Kenapa? Karena hukum bukan tatanilai, melainkan tata kehendak yang diberi mandat menilai. Kehendak siapa? Tentu kehendak penguasa. Kalau demikian kita akan kembali pada pembicaraan, hukum mencari identitas, apa sih hukum itu?.

Sekarang kita bertanya, dimanakah hukum bisa menemukan identitasnya?,tentu secara konservatif jawabannya mudah, lihat Undang-Undang, tetapi benarkah Undang-Undang itu menunjukkan hukum itu sendiri? Bukankah setiap orang bisa berteriak hukum meskipun tak memahami Undang-Undang, bukankah istilah hukum merupakan istilah populis dari kalangan bawah sampai kalangan di atas awan?, bukankah penegak hukum terkadang bahkan sering menghukum atas nama hukum namun malanggar hukum? Sekali lagi istilah populisnya. Kenapa dikatakan melanggar hukum? Karena kadang mereka menghukum tanpa dasar hukum yaitu Undang-Undang, jadi manakah yang disebut hukum, apakah menghukum dengan undang-undang disebut hukum?Tentu pertanyaan-pertanyaan retoris seperti ini tidak besar manfaatnya, dibandingkan mempertanyakan bagaimana keadilan diwujudkan oleh hukum, bagaimana kesejahteraan diwujudkan oleh hukum. Itulah yang terjadi hari-hari ini, sementara kita berteriak tentang hukum, hukum semakin jauh perjalanannya mencari identitasnya yang sampai hari ini belum ditemukan rimbanya.

Ditengah panasnya terik perpolitikan, seharusnya hukum menjadi pohon teduh bagi pencari suaka hukum.Tetapi itu tidak terjadi dikarenakan pohon hukum hanya tinggal pohon kertas yang bias dipindah alihkan tempatnya, tidak lagi menjadi penunggu pelancong yang ingin singgah berteduh.

Konflik Akibat Kebijakan Hukum
Konflik Akibat Kebijakan Hukum

Konflik demi konflik muncul di Indonesia saat ini, hukumlah yang menjadi kambing hitam, penghilang kutukan, hukum bisa apa? Hukum hanya ideal dipikiran pemikirnya, setelah lahir hukum akan disambut tuannya. Hukum diperbudak membersihkan kotoran-kotoran yang dibuat tuannya.Tentu ada orang tua bernama demokratus yang mengingatkan bahwa“ ingat kamu milik semua orang dilingkungan ini, tetapi hukum juga akan menjawab “ saya bisa apa? Saya tersandra, saya diciptkan memang untuk mengabdi, siapa yang merangkul saya dia yang aku layani, memberi saya makan, memberi saya tempat tinggal nyaman, memberi saya fasilitas melancong, tentu itulah tuan saya. Watak saya sudah disuntik zat “manfaat” sejak dalam Rahim”.  Kita kembali dari alam realitas, Kalau begitu fungsi-fungsi hukum, yang diagungkan, dipertuan, sama sekali tidak berguna?,dia tetap berguna bahkan sangat berguna sebagai promotor dinamika kehidupan sosial. Karena itu kita harus selalu berfikir agar kehidupan tetap berlangsung, dengan memahami bahwa hukum digenggam hipotesa, apa yang dikehendaki belum tentu terwujud, tapi itu yang kita butuhkan, agar supaya roda kehidupan tetap berjalan menunggu harapan. Seperti Estragon dan Pozzo menunggu Godot-nya Samuel B. Beckett, yang tidak dibaca sebagai sikap pesimistis, tetapi dibaca sebagai keaktifan imajinasi.

Penulis: Darnas Darwin , SH. MH
Editor:  Muhammad Subhan
Fotografer: Imran Herman

Follow us

maupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *