Sekum DPP KAI: Mendesak ! Multibar Single Regulation

Sekum KAI
Sekum DPP KAI Adv. Ibrahim Massidenreng, S.H., CLA., CIL

“Penerapan Multibar Single Regulation mendesak pada organisasi Advokat di Indonesia. Sistem inilah yang sesuai dengan karakteristik bangsa dan realitas organisasi advokat di Indonesia saat ini.” Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (Sekum DPP KAI), Adv. Ibrahim Massidenreng, S.H., CLA., CIL menegaskan pernyataan ini kepada maupa.co (4/5/22).

Maupa.co – Polemik penerapan bentuk organisasi advokat multibar dan singlebar di Indonesia masih terjadi sampai saat ini. Multibar (banyak organisasi advokat) dan singlebar (satu organisasi advokat).

“Berdasarkan fakta, bentuk organisasi advokat di Indonesia sudah multibar. Fakta ini sesuai dengan kebutuhan advokat. Terbukti, bentuk singlebar tidak mampu memenuhi kebutuhan advokat Indonesia sejak Orde Baru sampai saat ini,” nilai Ibrahim Massidenreng.

Karena itu, jelas Bram (sapaan akrab Ibrahim Massidenreng), penerapan bentuk organisasi advokat multibar single regulation mendesak diatur dalam regulasi, misalnya, melalui revisi Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 yang berlaku saat ini.

Kongres Advokat Indonesia
Presiden DPP KAI, Adv. Dr. H. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H., M.H., CLA., CIL., CLI., CRA. bersama Sekum DPP KAI Adv. Ibrahim Massidenreng, S.H., CLA., CIL

Praktek multibar ini, tegas Ibrahim, memiliki dasar hukum. “Ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan 036/PUU-XIII/2015 yang menegaskan bahwa secara defacto, ada dua organisasi advokat, yaitu Peradi dan KAI. Selain itu, ada Putusan Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 juga menegaskan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi advokat manapun,” terang Ibrahim.

Berdasar pada fakta di atas, sejak tahun 2009 KAI konsisten memperjuangkan organisasi advokat multibar single regulation. Maksudnya, urai Ibrahim, bentuk organisasi adalah adalah multibar tapi tetap harus ada satu Dewan Advokat atau Komisi Advokat yang mengawasi advokat, misalnya, mengawasi advokat dalam menjalankan undang-undang advokat dan kode etik advokat.

Dengan demikian, lanjut Ibrahim, keberadaan Dewan atau Komisi Advokat Indonesia penting untuk mengawasi advokat. Bukan organisasi advokat yang melakukan pengawasan terhadap advokat karena berpotensi tidak objektif dalam menilai anggotanya jika terjadi pelanggaran undang-undang dan atau kode etik.

“Jadi penerapan multibar single regulation adalah solusi organisasi advokat di Indonesia saat ini,” kunci Ibrahim Massidenreng.

 

Syamsuddin Simmau

Syamsuddin Simmau

Ingatan adalah monumen sesungguhnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *