Usulan Koruptor Dibebaskan, ICW & YLBH: Menkumham Tidak Memandang Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa

Penulis: Kiki Susanty
Editor: Muhammad Fauzy

Wacana pembebasan napi korupsi dinilai hanya akal-akalan Menkumham. Foto by Alinea.id
Wacana pembebasan napi korupsi dinilai hanya akal-akalan Menkumham. Foto by Alinea.id

Maupa.co – Di saat Indonesia tengah menghadapi pandemi (wabah) virus corona, ternyata tidak membuat Pemerintah khususnya Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly membuat wacana kontroversi. Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH) menilai tidak setuju dengan usulan Menkumham yang akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Permasyarakatan.

Revisi itu dilakukan untuk mempercepat pembebasan 300 narapidana korupsi dengan tujuan untuk mencegah pandemic virus corona (Covid-19). Revisi PP 90/12 Pada bagian kedua huruf a dan b disebutkan bahwa asimilasi dan pembebasan bermasyarakat tidak berlaku bagi kejahatan yang diatur dalam PP 99/12, yang mana salah satunya adalah korupsi.

Menteri Hukum dan HAM berniat untuk merevisi PP 99/12 tersebut agar narapidana kasus korupsi yang telah memasuki usia 60 tahun dan menjalankan 2/3 masa pidana dapat dibebaskan. Tentu kebijakan ini kata ICW penting untuk dikritisi bersama.

ICW bersama dengan YLBH dalam laman resmi YLBH memiliki catatan penting terkait dengan ide tersebut diantaranya:

  1. Menteri Hukum dan HAM tidak memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Penting untuk dipahami bahwa kejahatan korupsi tidak bisa disamakan dengan bentuk kejahatan lainnya. Selain telah merugikan keuangan Negara, korupsi juga merusak sistem demokrasi, bahkan dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu, mempermudah narapidana korupsi untuk terbebas dari masa hukuman bukan merupakan keputusan yang tepat;
  2. Niat menteri Hukum dan HAM untuk mempermudah narapidana korupsi terbebas dari masa hukuman semakin akan menjauhkan efek jera. Data ICW menunjukkan rata-rata vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bagi pelaku korupsi hanya menyentuh angka 2 tahun 5 bulan penjara. Belum lagi ditambah dengan situasi maraknya praktik korupsi di lembaga permasyarakatan. Jika kebijakan ini terealisasi maka ke depan pelaku korupsi tidak akan lagi jera untuk melakukan kejahatan tersebut;
  3. Jumlah narapidana korupsi tidak sebanding dengan narapidana kejahatan lainnya. Data kementerian Hukum dan Ham pada tahun 2018 menyebutkan bahwa jumlah narapidana seluruh Indonesia mencapai 248.690 orang dan 4.552 orang diantaranya adalah narapidana korupsi. Artinya narapidana korupsi hanya 1,8 % dari total narapidana yang ada di lembaga permasyarakatan. Sehingga akan lebih baik jika pemerintah focus pada narapidana kejahatan seperti narkoba atau tindak pidana umum lainnya yang memang secara kuantitas jauh lebih baik banyak disbanding korupsi;
  4. Tidak ada kaitannya pembebasan napi korupsi sebagai pencegahan Corona. Hal ini disebabkan karena Lapas Sukamiskin justru memberikan keistimewaan satu ruang sel diisi oleh satu narapidana kasus korupsi. Justru ini bentul social distancing yang diterapkan agar mencegah penularan.

Menurut ICW, ini bukan kontroversi pertama Menteri dari kader PDI-Perjuangan Yasonna. Di awal periode kedua sebagai menteri, ia juga sempat terlibat kontroversi simpang-siur keberadaan Harun Masiku yang sudah berada di Indonesia. Sementara Yasonna bersikukuh Harun masih berada di Singapora dan akhirnya ia meralat pernyataan itu kemudian harinya.

Kontroversi terbesar yaitu perubahan UU KPK yang disetujui oleh Presiden Joko Widodo tahun 2019 lalu. Sebagai Menteri sektoral, tentu ia yang paling penting berperan secara teknis dalam membahas bersama DPR perubahan UU KPK. Alhasil, lembaga antikorupsi tersebut sekarang menjadi tumpul karena kewenangannya dipereteli.

ICW dan YLBH mencatat wacana yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM untuk merevisi PP 99/2012 bukan hal yang baru, dan menilai ini hanya akal-akalan Yasonna untuk membebaskan narapidana koruptor. Dalam Catatan ICW setidaknya untuk kurun waktu 2015-2019, Kader PDI perjuangan ini telah melontarkan keinginan untuk merevisi PP 99/2012 sebanyak empat kali. Mulai dari tahun 2015,  2016, 2017 dan pada tahun 2019 melalui Revisi UU Permasyarakatan. Isu yang dibawa selalu sama, yakni ingin mempermudah pelaku korupsi ketika menjalani masa hukuman.

Padahal PP 99/2012 diyakini banyak pihak sebagai aturan yang progresif untuk memaksimalkan pemberian efek jera bagi pelaku korupsi. Mulai dari penghapusan syarat justice collaborate hingga meniadakan rekomendasi penegak hukum terkait.

Sehingga ICW menyimpulkan bahwa sikap dari Menteri Hukum dan HAM selama ini tidak pernah berpihak pada aspek pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, ICW dan YLBH mendesak agar Presiden Jokowi dan Menkopolhukam menolak wacana Yasonna Laoly untuk melakukan Revisi PP 99/2012 karena tidak ada relevansinya dengan pencegahan penularan corona dan meminta Presiden Jokowi untuk menghentikan pembahasan sejumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang kontroversial saat bencana pandemi virus corona sedang berlangsung.

Follow us

maupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *