Waspada Pelanggaran HAM ! Nelayan Kodingareng Bisa Kehilangan Sumber Penghidupan

 

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan mengecam keras penjemputan paksa nelayan pulau Kodingareng Sulawesi Selatan. Walhi mendesak Komisi Hak Azasi Manusia dan Komnas Perempuan meninjau pulau Kodingareng.

maupa.co – Tindakan Polairut Polda Sulsel menjemput paksa nelayan merupakan tindakan sewenang-wenang. Pernyataan ini ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional Walhi Sulsel, Edo Rakhman kepada media.

Penangkapan nelayan tersebut, jelas Edo, terjadi pada hari Jumat, 17 Juli 2020 yang lalu. Penangkapan ini sebagai buntut dari aksi penolakan nelayan dan kelompok perempuan terhadap tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan pulau Kodingareng.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional Walhi Sulsel, Edo Rakhman
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional Walhi Sulsel, Edo Rakhman

Menurut salah satu nelayan yang enggan disebut namanya mengatakan, penangkapan nelayan Kodingareng Lompo adalah aksi balas dendam PT Royal Boskalis terhadap warga Kodingareng Lompo.

“Boskalis balas dendam ini pak. karena kami tidak pernah mau ada pengambilan pasir di wilayah tangkap kami. Kami ingin Boskalis keluar dari tempat kami memancing ikan”, jelas nelayan.

Lebih jauh, Edo menjelaskan, penambangan pasir laut untuk proyek MNP seluas 1.428 ha, yang dilakukan kapal milik PT Royal Boskalis itu, menghilangkan wilayah tangakapn utama nelayan, sebagai satu-satunya sumber penghidupan.

Selain itu, MNP yang merupakan Proyek Strategis Nasional juga berisiko terhadap hilangnya biota laut, sedimentasi dan kekeruhan air, juga potensi abrasi di sepanjang pesisir Kota Makassar dan beberapa pulau yang ada di sekitarnya. Atas alasan inilah, lebih dari 2000 masyarakat nelayan gencar melakukan penolakan.

“Nelayan berhak melakukan penolakan, termasuk keras terhadap PT Royal Boskalis, karena perusahaan tidak pernah meminta izin dan meminta persetujuan nelayan dan perempuan di Kepulauan Sangkarrang sebelum menambang”, Jelas Edo.

Aktifitas Tambang Pasir di Wilayah Tangka Nelayan
Aktifitas Tambang Pasir di Wilayah Tangkap Nelayan

Mencermati, tensi dan eskalasi penolakan dan ancaman kekerasan yang diterima nelayan dan perempuan di Pulau Kodingareng Lompo maka Walhi dan nelayan  medesak Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk meninjau lokasi dan berdialog dengan nelayan.

“Saya rasa nelayan butuh kehadiran negara dalam kasus ini. Saya melihat Gubernur Sulsel tidak pernah hadir dan memberi perhatian kepada nelayan dan perempuan Kodingareng Lompo, maka harus ada representasi negara bersama para nelayan dan perempuan,” pungkas Edo.

Penulis: Syamsuddin Simmau
Editor: Azwar Radif
Foto: Dokumentasi Walhi Sulsel

Follow us

maupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *